Jakarta, Aktual.com — Kegaduhan kabinet kementerian Jokowi-JK akhir-akhir ini semakin mencuat. Sejumlah pihak pun melihat kegaduhan yang dilahirkan misalnya oleh Kemenko Maritim, Rizal Ramli justru positif bagi pemerintahan Jokowi.

Menurut Sekjen Duta Jokowi, Jones Batara Manurung, isu pencopotan terhadap Rizal Ramli bukanlah hal yang tepat dilakukan. Pasalnya, apabila Jokowi melakukan pencopotan terhadap Rizal Ramli dari Kabinet Kerja sebagai solusi untuk menghilangkan kegaduhan, hal itu justru membuatnya kehilangan kewibawaan sebagai Presiden Republik Indonesia.

“Yang harus diingat adalah, saat masuk Kabinet, Rizal Ramli berhasil menyingkirkan jebakan-jebakan berupa kebijakan dari para menteri yang bisa merusak kewibawaan Presiden Jokowi,” ujar Jones Batara Manurung dalam keterangan pers yang diterima Aktual.com, Selasa (8/3)

Jones mengungkapkan, setidaknya ada tiga jebakan berupa kebijakan yang merugikan Jokowi, dan berhasil dihalau Rizal Ramli. Begitu dilantik Agustus 2015 menjadi menko lewat reshuffle kabinet, Rizal langsung meminta perhatian pada pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW dan pembelian pesawat Garuda yang terlalu banyak untuk penerbangan jarak jauh.

Terkait dengan pembelian pesawat, diakui Jones, hal itu memang mendapat respon positif oleh manajemen PT Garuda Indonesia Tbk, Menteri BUMN, dan Menteri Perhubungan. Namun, lanjut Jones, kritik Rizal Ramli terhadap pembangkit listrik justru mengundang reaksi tajam dari Menteri ESDM Sudirman Said dan Wapres Jusuf Kalla.

“Kita lihat empirik dalam sepuluh tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pembangkit listrik yang berhasil dibangun hanya sekitar 7.000 MW. Jika dari dua kali target pembangunan pembangkit listrik, masing-masing 10.000 MW, hanya 7.000 MW yang bisa dibangun, apakah mungkin dalam lima tahun pertama Presiden Jokowi, 35.000 MW bisa dibangun?” tegas Jones.

Kalau pun bisa dibangun, Jones meragukan pasokan listrik itu semuanya bisa diserap masyarakat sebagai konsumen. Jika tidak, maka PLN akan mendapat tambahan beban finansial.

“Sesuai UU, PLN wajib membeli energi listrik yang sudah diproduksi pembangkit swasta. Jika itu terjadi, PLN akan mendapat tambahan beban finansial yang tak perlu. Indonesia memang membutuhkan energi listrik. Tapi, keseimbangan antara permintaan dan pasokan harus diperhitungkan,” kata Jones mengingatkan.

Kemudian, sambung Jones, soal perpanjangan kontrak karya Freeport, Rizal Ramli kembali angkat suara. Jika kasus ini tidak diramaikan Rizal Ramli, Jones meyakini peraturan pemerintah (PP) tentang kontrak karya (KK) sudah diubah. Menurut PP yang saat ini masih berlaku, perpanjangan KK hanya bisa diputuskan dua tahun sebelum habis masa kontrak. Perpanjangan KK PT Freeport Indonesia yang berakhir 2021 baru bisa diputuskan 2019.

“Jika baru tahun 2019 diputuskan, Freeport Indonesia takkan mendapat kepastian akan kelanjutan investasinya di Indonesia. Sebab, saat ini, Freeport Indonesia harus membangun smelter dan tengah menambang di bawah tanah. Jika tidak mengembangkan underground mining hingga tahun 2017, saat smelter mulai berfungsi, Freeport Indonesia kehabisan bahan baku. Kondisi inilah yang memaksa pihak tertentu untuk mengubah PP agar perpanjangan izin Freeport Indonesia bisa diputuskan saat ini. Tapi, skenario ini gagal dilaksanakan,” ungkap Jones.

Kemudian, imbuh Jones, pembangunan kilang gas Blok Masela di tengah laut yang beraroma KKN. Para pengurus PT Tridaya Advisory selaku konsultan Inpex Masela Ltd, investor yang sudah mengajukan proposal kepada pemerintah untuk mengelola kilang gas Masela, adalah pihak yang dekat dengan Menteri ESDM Sudirman Said.

Inpex selama ini berkukuh untuk membangun kilang gas terapung (offshore). Pilihan ini berbeda dengan hasil kajian Kantor Menko Maritim dan Sumber Daya serta hasil kajian dari ITB dan UI yang memilih pembangunan kilang di darat (onshore).

“Pembangunan kilang di darat memberikan multiplier effect bagi masyarakat sekitar. Semua tokoh pemerintah, tokoh masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat Maluku juga menginginkan pengelolaan kilang gas di darat,” tukas Jones.

Melihat tiga fakta itu, Jones menilai, perbedaan pendapat antarmenteri yang dipertontonkan ke publik malah banyak manfaatnya.

“Sikap Presiden Jokowi yang tidak langsung menghentikan silang pendapat menteri cukup bagus. Diskusi terbuka di ruang publik akan membuat KKN mudah terkuak. Beredarnya dokumen konsultasi Inpex dan Tridaya serta bukti pembayaran jasa konsultasi sedikit-banyaknya mulai membuka kedok KKN,” ujar Jones.

Selain itu, gaduh antara Menteri ESDM dengan Menko Maritim dan Sumber Daya juga menggelitik sebuah pertanyaan besar tentang koordinasi dan sinkronisasi kebijakan.

“Ini terbukti bahwa Sudirman Said tidak berkoordinasi dengan Rizal Ramli selaku Menkonya, dan ini jelas bertentangan dengan manajemen pemerintahan. Kewenangan Menko di era Jokowi jauh lebih besar dibanding periode sebelumnya. Menko Maritim dan Sumber Daya memiliki delapan kewenangan. Mengapa semua menteri teknis bersedia berkoordinasi dengan Menkonya, tapi hanya Sudirman yang tidak bersedia?” pungkas Jones.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS