Untuk itu, Presiden Jokowi minta seluruh kementerian yang berkaitan dengan ekonomi menginventarisasi regulasi yang menghambat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam sektor investasi.
Presiden Jokowi mengungkapkan adanya informasi dari investor yang ditemui dan catatan yang disampaikan oleh Bank Dunia ada masalah internal dalam negeri yang menghambat investasi di Indonesia.
Presiden mencontohkan pada dua bulan yang lalu ada 33 perusahaan di China yang relokasi keluar negerinya. Ternyata 23 perusahaan itu memilih Vietnam sebagai tempat relokasi dan10 lainnya memilih Malaysia, Thailand, dan Kamboja.
“Nggak ada yang ke kita, tolong ini digarisbawahi. Ini berarti kita memiliki persoalan yang harus kita selesaikan,” katanya.
Jokowi mengungkapkan kekalahan dari Vietnam karena negara tersebut hanya butuh dua bulan untuk mengurus investasi yang masuk dan ini berbeda dengan di Indonesia yang butuh waktu bertahun-tahun.
Belum jelas “payung” seperti apa yang perlu disiapkan pemerintah guna mengantisipasi pelemahan perekonomian global, bahkan ancaman resesi itu.
Namun, Badan Pusat Statistik (BPS) menilai pemerintah perlu menjadikan hilirisasi atau sektor industri pengolahan sebagai perhatian utama untuk mencapai realisasi target pertumbuhan ekonomi nasional 5,3 persen pada 2020.
Artikel ini ditulis oleh:
