Mestinya, pemerintah peka dengan kondisi para petani. Karena di saat perekonomian melambat, seharusnya mereka layak diberi insentif banyak, bukqn mengenakan PPN 10 persen.
“Jadi kalau pemerintah sedang menyelamatkan anggaran, justru sikap yang bijak adalah menyelamatkan petani,” ucap dia.
Apalagi dalam proyeksi dia, pungutan PPN ke petani tebu tak seignifkan untuk menambah pendapatan negara. Serta dalam pemungutannya juga akan kerepotan, karena ada resistensi dan polemik. Jadi kalau dipaksakan hanya menjadi kebijakan yang serba blunder.
“Memang dii satu sisi pemerintah sedang utak-atik sumber pendapatan negara, dengan intensifikasi PPN dan cukai, tapi jika kebijakan pengenaan pajak tak pada tempatnya, seperti PPN ke petani tebu itu akan membuat gaduh juga. Ini juga tak bagus,” pungkas Bhima.
(Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
