Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono (tengah), bersama sejumlah aktifis gerakan, saat menyampaikan pernyataan sikap kondisi perekonomian Indonesia, di Jakarta, Selasa (29/9/2015). Pemerintah didesak untuk melaksanakan janji-janji politik terkait perbaikan perekonomian bangsa yang dinilai semakin memburuk beberapa waktu terakhir. Mereka menilai pengumuman krisis dan solusi pemerintah perlu dilakukan agar kekacauan sosial tidak terjadi ketika krisis ekonomi terjadi atau pemerintah Jokowi/JK membuat Refrendum Ekonomi.

Jakarta, Aktual.com – Pemerintah diminta untuk meninjau kembali proyek infrastruktur dan memperbesar alokasi belanja negara kepada pembangunan ekonomis di sektor yang langsung berimbas dalam jangka pendek.

Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Ferry Juliantono mengatakan pembangunan infrastruktur hendaknya dilakukan pada saat grafik pertumbuhan ekonomi meningkat, sehingga anggaran belanja negara lebih seimbang.

Namun saat ini kondisi perekonomian Indonesia sedang jatuh dan daya beli masyarakat sedang tertekan, maka dibutuhkan langkah taktis berupa rangsangan ekonomi yang mampu memberi dampak dalam waktu yang cepat. Sedangkan infrastruktur sediri merupakan program jangka panjang.

“Orang sudah hampir tenggelam namu masih membicarakan pembangunan kapal dalam upaya penyelamatan, ya nggak tepat, keburu tenggelam. Saat ini yang dibutuhkan sebuah pelampung,” kata Ferry di Jakarta, Kamis (16/11).

Kemudia dia juga meminta pemerintah berhenti beralibih terkait penurunan daya beli dengan argumentasi peralihan gaya hidup masyarakat yang lebih banyak menggunakan jasa on line.

Ferry menyarankan agar pemerintah bersikap bijak dan mengakui adanya penurunan daya beli dalam rangka melakukan pembenahan bersama.

“Pergeseran gaya hidup kepada on line itu mungkin di kota-kota, tapi tak terbantahkan bahwa nilai tukar petani tajuh terendah sejak 2009,” pungkas dia.
Dadangsah Dapunta

Artikel ini ditulis oleh:

Reporter: Dadangsah Dapunta