Faktanya, pemerintah banyak pengeluaran berupa investasi untuk infrastruktur, tapi belum bisa menghasilkan pendapatan dalam jangka pendek. Padahal jika perekonomian bertumbuh karena infrastruktur bisa menggenjot penerimaan dari pajak. “Tapi itu tidak terjadi saat ini,” ungkap Direktur INDEF itu.
Enny pun minta pemerintah lebh selektif untuk membangun infrastruktur. Tidak cuma infrastruktur jalan tol, jalan, pelabuhan, dan lainnya. Padahal yang prioritas itu infrastruktur yang bisa menciptakan nilai tambah seperti membangun kawasan industri. Bahkan infrastruktur seperti itu bisa melibatkan swasta, sehingga tak membebani pemerintah untuk berutang.
Pemerintah juga memerintahkan para perusahaan BUMN untuk menggenjot pembangunan infrastruktur. Namun hal ini justru telah membahayakan arus kas (cashflow) dari banyak perusahaan BUMN, terutama BUMN karya.
Berdasar catatan dari lembaga pemeringkat Fitch Rating, efek penerimaan negara yang rendah sebagai akibat pada ketergantungan pembangunan infrastruktur pada BUMN itu sudah mengkhawatirkan. Hal ini mengakibatkan kondisi keuangan BUMN semakin berisiko.
“Data terakhir, ternyata rata-rata cashflow empat BUMN karya ternyata minus sampai Rp 3 triliun,” tandas Bhima lagi.
Artikel ini ditulis oleh:
