Jakarta, Aktual.co — Sekertaris Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto mengatakan, pihaknya tidak menutup kemungkinan menggunakan hak interpelasi bila Presiden Joko Widodo tidak dapat menjelaskan sejumlah pertanyaan yang diajukan partai berlambang bintang mercy itu nanti.
Penggunaan hak bertanya oleh fraksinya, menyusul adanya sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada pemerintah, dari soal perubahan nomenklatur hingga soal penaikan harga BBM bersubsidi.
“Kalau pemerintah (presiden Jokowi) tidak jawab dan menjelaskan, kita akan menggunakan hak kedewanan lainnya, yakni interpelasi,” kata dia kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (1/12).
Anggota Komisi III DPR RI itu menjelaskan, jika hak bertanya yang terkait dengan perubahan nomenklatur kementerian itu, baik soal bagaimaana teknis konsolidasi organisasi, maupun manajemen.
“Soal BBM, kita pertanyakan kongkret jelas standingnya ini adalah beban, terkait dengan masyarkat (miskin) di daerah, dimana tahun ini adanya dua penaikan, gas dan tarif dasar listrik (TDL),” kata dia.
“Sedangkan penghasilan mereka (masyarakat miskin) tidak bertambah namun daya beli meningkat sehingga mengakibatkan inflasi.”
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
