Jakarta, Aktual.com — Desakan publik kepada pemerintah untuk menolak perpanjangan izin eskpor konsentrat Freeport terus meluas.
Kali ini, desakan keras muncul dari Indonesian Resources Studies (IRESS) yang meminta pemerintah tidak hanya menolak izin perpanjangan ekspor konsentrat Freeport, tetapi juga menolak perpanjangan izin tambang kepada PT Freeport.
Peneliti IRESS, Marwan Batubara mengungkapkan, terkait dengan aktifitas tambang Freeport, pemerintah RI diminta untuk tidak perlu proaktif dalam program divestasi saham Freeport.
“Program divestasi saham adalah satu paket dengan isu perpanjangan operasi tambang dalam proses renegoasiasi kontrak. Biarkan Freeport menjalankan kewajiban kontraknya dalam Kontrak Karya untuk mendivestasi saham. Tapi di sisi lain pemerintah dituntut untuk menegaskan sikap bahwa Indonesia tidak ingin memperpanjang operasi tambang atau memberi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) kepada Freeport,” bebernya dalam pesan elektronik yang diterima Aktual.com, Selasa (12/1).
Marwan mengungkapkan, pemerintah RI perlu membuat pernyataan bahwa kontrak/operasi tambang Freeport tidak akan diperpanjang.
“Jadi pemerintah harus tegas menyatakan bahwa sejak 2021 Negara RI bermaksud untuk menguasai kembali wilayah Tambang Freeport di Timika,” ungkapnya.
Marwan menilai, Saat ini Freeport McMoRan tampaknya sedang menuju kematian. Karena itu IRESS menganggap Pemerintah tidak perlu lagi membahas perpanjangan operasi Freeport sejak 2021.
“Karena hal itu berarti Indonesia menolong Freeport, dan hanya akan memperpanjang nafas Freeport McMoRan,” katanya.
Marwan membeberkan, dalam kondisi harga komoditas tambang dan migas yang terus terpuruk saat ini, maka harga saham Freeport McMoRan/FCX telah mencapai titik terendah, USD4,31 per lembar, sejak Desember 2000 (NYSE: 11/12/2016). Pada 2010-2011 saham FCX pernah mencapai USD60 per lembar. Harga saham Freeport berpotensi untuk turun lebih rendah dan Freeport McMoRan siap-siap untuk bangkrut.
Olehnya itu, lanjut Marwan Pemerintah RI diminta untuk membahas dan menyiapkan rencana strategis yang perlu diambil guna kelanjutan operasi tambang Timika oleh BUMN Indonesia.
“Pembahasan perlu melibatkan seluruh potensi nasional, kementerian/lembaga terkait, serta para pakar dan profesional dari berbagai bidang yang relevan,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
