Jakarta, Aktual.co — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengapresiasi pola perekrutan menteri yang dilakukan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Jokowi saya lihat hati-hati menyusun anggota kementeriannya dengan dibawa ke KPK dan PPATK dulu,” kata Sekretaris Jenderal PBNU Marsudi Syuhud di Jakarta, Rabu (22/10).
Menurut dia, kehati-hatian yang dilakukan Jokowi sekarang akan menjadi modal yang bagus untuk mendorong soliditas tim secara keseluruhan, karena jika ada menteri yang terkena masalah pandangan publik secara umum terhadap kabinet juga akan terpengaruh.
Ia sependapat bahwa calon yang berpotensi memiliki masalah tidak perlu diangkat menjadi menteri daripada nanti diungkit-ungkit oleh publik.
“Kalau sekarang sudah lolos dari berbagai kriteria, apa lagi yang mau di-pressure. Yang paling melumpuhkan itu kan di KPK,” kata Marsudi.
Artikel ini ditulis oleh:
