Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Satya Widya Yudha meminta Kementerian ESDM dan Pertamina membicarakan permasalahan tunggakan utang pemerintah kepada Pertamina dengan nominal hampir memcapai Rp40 triliun.
Utang ini merupakan konpensasi penugasan program pemerintah kepada Pertamina diantaranya pelaksanaan BBM Satu Harga di seluruh Indonesia.
“Penugasan itu tidak ada komponen subsidi, ini yang perlu diperhatikan,” kata Satya di Jakarta, ditulis Selasa (20/6).
Yudah merisaukan akibat besarnya kebutuhan biaya operasional untuk merealisasikan program penugasan dari pemerintah, dikhawatirkan pada akhirnya perusahaan itu mencari sumber dana yang instan dengan menekan rakyat melakui kenaikan harga minyak non penugasan
“Jangan juga nanti dibebankan pada masyarakat. Yang kita khwatirkan dijadikan bantalan dibebankam pada masyrakat. Tidak muncul subsdi tapi masyarakat nanggung,” tuturnya.
Sebelumnya, Dirut Pertamina, Elia Massa Manik mengeluhkan utang pemerintah kepada korporasi mencapai Rp40 triliun.
“Sebenarnya kami telah melaporkan dalam rapat kordinasi dengan pak Menko dua kali mengenai kondisi keuangan pertamina di tahun ini. Khususnya cash flow tagihan kami hampir mencapai Rp40 triliun ke pemerintah,” ungkapnya kepada Komisi VII DPR.
(Dadangsah Dapunta)
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Eka
