Jakarta, aktual.com – Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), Heru Budi Hartono dikabarkan sudah ditetapkan menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Joko Widodo. Tetapi sayangnya, keputusan tersebut mendapatkan penolakan dari sejumlah pihak. Salah satunya Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang menganggap nama Heru Budi memiliki rekam jejak negatif dalam perilaku anti korupsi.
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman menyarankan Presiden Jokowi untuk menunjuk figur lain yang lebih bersih dan anti korupsi. Boyamin khawatir jika DKI Jakarta dipimpin oleh figur yang memiliki rekam jejak negatif terkait dengan kasus dugaan korupsi, maka hal tersebut akan mempengaruhi efektifitas pemerintahan Jakarta ke depan.
“Ganti orang lain yang lebih bersih. (Keputusan tersebut) Akan menjadikan jalannya pemerintahan timpang karena pimpinannya pernah punya catatan kurang bagus. Sehingga tidak berwibawa dan tidak bisa jadi tauladan bagi bawahan sehingga bawahan akan banyak yang tidak patuh,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Minggu (9/10) siang.
Tak ayal, Boyamin pun meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membatalkan penunjukan Heri Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta. Dirinya mendesak Presiden Jokowi untuk memilih opsi figur yang lain.
“Presiden semestinya membatalkan penunjukan HBD (Heru Budi),” tegas dia.
Dalam jejak digital, nama Heru Budi Hartono terseret-seret dalam dugaan tindak pidana korupsi di DKI Jakarta. Heru bahkan jpernah beberapa kali diperiksa KPK terkait kasus dugaan korupsi. Ketika menjabat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono pun pernah diperiksa KPK terkait kasus suap reklamasi laut Jakarta.
Tak hanya itu, nama Heru Budi Hartono juga disebut banyak tahu terkait kasus dugaan korupsi pembelian tanah Cengkareng dan Rumah Sakit Sumber Waras. Sebab pada kasus tersebut, Heru tengah menjabat menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur Jakarta.
Kelompok aktivis yang menamakan dirinya Perkumpulan Aktivis Jakarta (PAJ) juga pernah melakukan unjuk rasa dan mendesak Bareskrim Mabes Polri untuk memeriksa dan menangkap Heru Budi Hartono atas dugaan keterlibatan dalam kasus Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Pembangunan Rumah Susun di DKI Jakarta Tahun 2015 dan 2016.
Artikel ini ditulis oleh:
Megel Jekson
