garam tegal

Jakarta, Aktual.com – Presiden RI Joko Widodo menggelar rapat terbatas yang membahas percepatan penyerapan garam rakyat, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (5/10).

Dalam pengantarnya pada ratas itu, Presiden menyampaikan bahwa hilirisasi industri garam harus dikerjakan dengan mengembangkan industri turunannya.

“Hilirisasi industri garam harus betul-betul dikerjakan dengan mengembangkan industri turunannya,” ujar Presiden, sebagaimana disaksikan secara virtual di Jakarta.

Presiden mengatakan langkah-langkah perbaikan harus dikerjakan mulai dari pembenahan besar-besaran rantai pasok dari hulu hingga hilir.

Kepala Negara menekankan seluruh jajarannya agar memerhatikan ketersediaan lahan produksi, mempercepat integrasi serta ekstensifikasi lahan garam rakyat yang ada di sejumlah provinsi.

Presiden Joko Widodo menyebut masalah garam rakyat sudah diketahui masalahnya tapi tidak pernah dicari jalan keluarnya.

“Dari laporan yang saya terima, ada dua permasalah utama yang kita hadapi dalam penyerapan garam rakyat, pertama rendahnya kualitas garam rakyat sehingga tidak memenuhi standar kebutuhan industri. Ini harus dicarikan jalan keluarnya, kita tahu masalahnya tapi tidak pernah dicarikan jalan keluarnya,” kata Presiden Jokowi.

“Data per 22 September, masih 738 ribu ton garam rakyat yang tidak terserap industri kita, ini agar dipikirkan solusinya sehingga rakyat garamnya bisa terbeli,” tambah Presiden.

Masalah kedua adalah rendahnya produksi garam nasional Indonesia sehingga cari yang paling gampang yaitu impor garam.

“Dari dulu gitu terus dan tidak pernah ada penyelesaian,” tegas Presiden.

Contohnya, dari kebutuhan garam nasional sebanyak 4 juta ton per tahun dan produksi garam nasional baru 2 juta ton akibatnya alokasi garam untuk kebutuhan industri masih banyak yaitu 2,9 juta ton.

“Saya kira langkah-langkah perbaikan harus kita kerjakan mulai dari pembenahan besar-besaran supply chain dari hulu sampai hilir.

Sekali lagi pertama perhatikan ketersediaan lahan produksi,” ungkap Presiden.

Presiden Jokowi pun memerintahkan percepat integrasi antara ekstensifikasi lahan garam rakyat yang ada di 10 provinsi agar betul-betul diintegrasikan sekaligus melakukan ekstensifikasi.