“Bahkan proyek-proyek infrastruktur Jokowi itu tidak ada yang mengontrolnya, ini menjadi semakin tidak terkendali,” cetus dia.
Mestinya Jokowi tidak memeras BUMN. Di awal masa kepresidenannya, dia memangkas subsidi bensin dan membebaskan puluhan miliar dolar dalam anggaran negara. Ini berarti pemerintah bisa mendanai akuisisi lahan dan proyek penghargaan yang akan menarik investor. Pada 2015, belanja pemerintah untuk infrastruktur melonjak 67 persen menjadi Rp256,3 triliun, sementara subsidi turun lebih dari setengah, menurut data dari kementerian keuangan.
Akhir-akhir ini, bagaimanapun, kekurangan pajak telah menekan anggaran. Pemerintah juga merasa perlu untuk memperkuat disiplin fiskal untuk mengatasi pengetatan moneter di AS dan Eropa.
Widodo telah mengundang investor swasta untuk mendanai sekitar 60 persen dari 247 proyek prioritas di negara tersebut. Presiden telah meraih beberapa kemenangan, termasuk pembangkit listrik tenaga batubara senilai USD 4 miliar di Jawa Tengah, di mana telah dimulai setelah bertahun-tahun tertunda.
Anak perusahaan Waskita, misalnya, mendapat suntikan modal 3,5 triliun rupiah dari Taspen, perusahaan dana pensiun untuk pegawai negeri. Dan PT Sarana Multi Infrastruktur, perusahaan pembiayaan infrastruktur milik negara yang khusus menangani pembiayaan hutang.
Artikel ini ditulis oleh:
