Jakarta, Aktual.co — Munas IX Golkar di Bali membuat beberapa keputusan, salah satunya menolak Perppu Pilkada yang diusung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.
Ketua DPP PKB Abdul Malik Haramain mengatakan, putusan ini berdampak negatif terhadap demokrasi di masyarakat dan parlemen.
“Saya takutkan itu Golkar ini bisa merembet ke lainnya mengajak PAN, Gerindra, PKS dan lain buat tolak Perppu. Kalau Demokrat ya saya enggak tahu. Kalau seperti ini sama saja percuma balikin sebelumnya,” kata Malik.
Dia mengatakan, penolakan Perppu oleh Golkar ini diprediksi menjadi persoalan yang muncul kembali antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP). Dia melihat peluang adu jumlah pemungutan suara atau voting dalam penentuan putusan bakal terjadi lagi.
Sebab, secara hitung-hitungan KIH belum kuat terkait Pilkada.
Dia menilai keberadaan PPP dan Demokrat yang belum jelas posisinya.
“Demokrat terkesan marah, kecewa. Tapi, nanti bagaimana kita enggak tahu kan. Ini kan karena persoalan belum dibahas secara konstitusi, tapi secara partai sendiri langsung mengeluarkan putusan,” kata dia.
Namun, justru yang lebih mengkhawatirkan menurutnya adalah dampak terhadap masyarakat kalau realisasi Pilkada lewat DPRD terwujud.
“Potensi demokrasi mundur, ada sistem oligarki. Cara pemilihan eksklusif menjadi tertutup, dan rakyat tidak bisa menentukan itu. Artinya keterlibatan masyarakat nol dan tidak ada pertanggungjawaban politik secara moral kepada rakyatnya,” kata dia.
Artikel ini ditulis oleh:
