Jakarta, Aktual.co — Ada duaperistiwa paling menarik untuk dibahas dalam sepekan terakhir. Pertama, adalahterpilihnya Dwi Sutjipto menjadi Dirut Pertamina, yang disertai dengan“penggusuran” sejumlah jabatan direktur di perusahaan minyak tersebut. Berbagaiisu yang terkait dengan harga bahan bakar minyak (BBM) dan upaya pemberantasanmafia migas memang selalu menarik, dan membawa aura politik yang kental juga.Misalnya, penggalangan dukungan di DPR untuk melakukan interpelasi terhadapkebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.

Penggalangandukungan untuk interpelasi pastilah melibatkan partai-partai besar yang kiniberseberangan dengan pemerintah Jokowi. Salah satunya adalah Partai Golkar. Nah,hal inilah yang terkait dengan topik kedua, yakni pro-kontra penyelenggaraan MusyawarahNasional (Munas) IX Partai Golkar di Bali. Munas Golkar ini kontroversial,karena menjadi bagian dari pertarungan internal antar elite politik di dalamtubuh partai berlambang beringin tersebut. Aktual review kali ini difokuskanpada isu Golkar.

Golkar praktis sudah terpecah dalamdua kubu sebelum berlangsungnya Munas. Kubu pertama adalah kubu Aburizal Bakrie(Ical), yang saat ini menjabat Ketua umum. Kubu kedua adalah kubu Agung Laksono,Priyo Budi Santoso, Agun Gunandjar, Yorrys Raweyai, Zainudin Amali, dkk. AgungLaksono dan pendukungnya membentuk Presidium Penyelamat Partai Golkar, yangtidak mengakui keabsahan Munas di Bali dan karena itu mereka juga tidak hadirdi Munas.

Oleh Presidium, Ical dianggap gagalmemimpin Golkar, terlihat dari merosotnya suara Golkar dalam Pemilu, danmiskalkulasi yang membuat Golkar seperti kurang mendapat posisi yang layakdalam Koalisi Merah Putih (KMP). KMP adalah pendukung Prabowo Subianto dalamPilpres 2014, namun yang berpasangan sebagai cawapres Prabowo adalah HattaRajasa dari PAN. Padahal Golkar lebih besar suaranya dari PAN.

Namun, yang terasa menggangguadalah Golkar di bawah Ical melanggar “tradisi” selama ini. Yakni, Golkar menjadi“oposisi” (dalam bahasa resmi “penyeimbang”) di luar pemerintahan. Tidak adasatu pun wakil Golkar di kabinet Jokowi. Namun Ical kukuh mempertahankan posisiGolkar dalam kubu KMP, dan sikap ini ditegaskan lagi dalam Munas di Bali.

Sempat muncul harapan bahwa Munasseharusnya bisa menjadi forum “islah” atau rekonsiliasi antara kedua kubu.Namun harapan ini sirna. Munas yang tampaknya memang sudah di-set untukmendukung Ical telah mengeluarkan sejumlah keputusan tegas. Munas telah memecatkader-kader yang tergabung dalam “presidium penyelamat,” artinya ini termasukAgung Laksono, Priyo, Zainudin, Agus Gumiwang, Nusron Wahid, dan lain-lain.

Selain itu, kabar buruk buatpemerintah Jokowi dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di DPR, Munas di Bali telahmemutuskan menolak Perppu Pilkada. Artinya, Golkar kubu Ical tegas menolakpilkada langsung, dan mendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Penolakanterhadap Perppu Pilkada itu tercantum di poin ke-2 keputusan Munas IX Golkar,yang dibacakan pimpinan Munas Nurdin Halid, 2 Desember 2014. Total ada 6keputusan yang dibuat Munas IX Golkar.

Sikap Munas ini dituding telahmelanggar kesepakatan KMP dengan Presiden SBY sebelum SBY mundur darijabatannya. Perjanjian itu dibuat saat pemilihan paket pimpinan DPR. Disebut-sebut,dalam perjanjian itu, SBY bersedia membawa Partai Demokrat ke paket pimpinanDPR KMP dengan syarat Perppu Pilkada harus didukung di DPR. Manuver PartaiDemokrat inilah yang waktu itu membuat KIH kalah di pemilihan pimpinan DPR.Dengan perkembangan terakhir ini, tampaknya konflik sengit di tubuh PartaiGolkar belum akan segera berakhir.

Jakarta, 4 Desember 2014

E-mail: arismunandar.satrio@gmail.com

Artikel ini ditulis oleh:

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS