Ribuan buruh melakukan aksi unjuk rasa dengan melakukan long mach menuju Istana Negara, Jakarta, Sabtu (6/2/2016). Buruh menolak PHK besar-besaran yang akan dilakukan sejumlah perusahaan di Indonesia.

Jakarta, Aktual.com — Dalam menghadapi perlambatan ekonomi seiring berbagai perusahaan yang melakukan efisiensi dan mengalami kebangkrutan, pemeritah tidak berdaya untuk menghindari gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Kenyataan itu terungkap dari pernyataan Menko Perekonomian Darmin Nasution yang mengatakan bahwa PHK bukan sesuatu hal yang bisa diatur dengan mudah, karena itu sesuatu keniscayaan dinamika perekonomian.

“Ekonomi dunia bergerak, tidak selalu menguntungkan sehingga bisa saja terjadi pergantian, itu bagian dari dinamika,” kata Darmin, ditemui Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (10/2).

Menurutnya, langkah yang terpenting baginya adalah berupaya mengurangi jumlah PHK dengan berbagai paket kebijakan ekonomi pemerintah.

“Terpenting mengurangi atau orang menjadi korban PHK jumlahnya lebih sedikit,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan bahwa secara data, Badan Pusat statistik (BPS) RI belum mempunyai gambaran. Kepala BPS, Suryamin menyampaikan bahwa BPS baru akan melakukan survei terkait hal tersebut pada bulan ini.

“BPS belum ada gambaran karena baru akan disurvei. Saya tidak mau berspekulasi,” kata Suryamin dalam konferensi pers di kantor BPS, Gedung 3 lantai 1, Jalan Dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta, Jum’at (5/2).

Artikel ini ditulis oleh:

Dadangsah Dapunta
Eka

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS