Jakarta, Aktual.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah akan tingkatkan pertumbuhan ekonomi untuk hadapi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih baik lagi,” kata dia di Jakarta, Rabu (10/2).
Kendati demikian, kata JK, pemerintah tidak mau menanggung urusan PHK.”PHK kan ada aturannya, yang menanggung perusahaan, bukan pemerintah,” kata dia.
Pekan lalu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung bantah ada PHK massal di Indonesia. Kata dia, bukan PHK tapi ‘hanya rasionalisasi’. “Tidak ada PHK massal, yang ada rasionalisasi yang kemudian karena perpindahan lokasi,” kata dia, di Istana, Jakarta, Kamis (4/2).
Kata dia, buruh sudah ditawarkan oleh perusahaan apakah mau ikut pindah atau tidak. “Kalau memang mau (pindah) ya lanjut tapi kalau tidak ya terserah mereka.”
Rasionalisasi pabrik, menurutnya wajar di era persaingan saat ini. Membuat tiap perusahaan lakukan efisiensi demi meningkatkan daya saing.
Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal membeberkan di Januari hingga Maret ada 13 perusahaan yang akan lakukan PHK. Antara lain Toshiba dan Panasonic dengan total PHK 2.500 karyawan.
PHK juga menimpa buruh farmasi pabrik obat multinasional seperti PT Novartis 100 orang dari total 300 orang, PT Sandoz 200 orang dari total 300 orang, PT Sanopi Aventis lima orang (kemungkinan menjadi 100 orang) dari 300 orang. Said menambahkan, akan menyusul PHK ratusan buruh di PT Merck, PT Glaxo, PT Jhonson and Jhonson.
Artikel ini ditulis oleh:
