Jakarta, aktual.com – Masa tunggu haji reguler di Indonesia kini rata-rata mencapai 26 tahun dengan kuota 221.000 jamaah per tahun. Artinya, remaja yang mendaftar pada usia 13 tahun baru berangkat pada usia sekitar 39 tahun.
Dalam diskusi Aktual Forum, Selasa (3/3/2026), konsultan pengembangan diri dan keluarga, Solver Reza Milady Fauzan, menyebut fenomena ini sebagai alarm penting bagi generasi muda untuk mulai merencanakan haji sejak dini.
“Kalau usia 13 tambah 26 tahun, itu 39. Masih usia produktif, masih sehat. Tapi kalau daftar nanti-nanti, bisa berangkat saat fisik sudah menurun,” ujar Reza.
Reza memaparkan, Indonesia dengan kuota 221.000 jamaah memiliki masa tunggu rata-rata 26 tahun. Bandingkan dengan Malaysia yang kuotanya sekitar 31.600 jamaah namun masa tunggunya mencapai 149 tahun. Sementara Singapura memiliki kuota sekitar 900 jamaah dengan masa tunggu sekitar 60 tahun.
Biaya pun berbeda. Di Indonesia, biaya haji sekitar Rp87 juta dengan setoran awal Rp25 juta untuk mendapatkan porsi. Di Singapura, biaya haji berkisar Rp165 juta hingga Rp350 juta.
Kuota haji sendiri mengikuti rumus satu jamaah per 1.000 penduduk Muslim. Dengan populasi Muslim sekitar 221 juta jiwa, kuota Indonesia berada di angka 221.000.
“Kuota tidak bisa diupgrade seenaknya. Area pelaksanaan ibadah itu terbatas,” ujarnya.
Setoran Awal Rp25 Juta: Terjangkau atau Ilusi?
Menurut Reza, angka Rp25 juta sebagai setoran awal bukan angka yang “untouchable”. Ia menawarkan skema menabung Rp75 ribu hingga Rp150 ribu per minggu, atau Rp300 ribu hingga Rp600 ribu per bulan.
“Kalau konsisten dua setengah tahun, itu bisa terkumpul. Empat jam seminggu saja untuk usaha tambahan, itu cukup,” katanya.
Ia menekankan konsep istitha’ah bukan sekadar soal uang tersedia hari ini, melainkan kesiapan kesehatan dan perencanaan finansial.
“Harta dalam Islam disebut al-khair. Cara kita memperlakukan harta itu menunjukkan kualitas diri,” ujar Reza.
Program yang ia dorong mencakup literasi keuangan remaja, usaha kecil berbasis komunitas, hingga mentoring tahunan agar generasi muda disiplin secara finansial.
Peran Negara dan Dana Kelolaan
Namun diskusi tak berhenti di level individu. Ustad Luthfi, trainer dan perencana keuangan, mengingatkan bahwa biaya yang dibayar jamaah saat ini bukanlah total biaya riil penyelenggaraan haji.
“Biaya perjalanan haji sekitar Rp56 juta. Sisanya ditutup dari pengelolaan dana haji,” ujarnya.
Dana tersebut dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), yang menghimpun setoran awal jutaan calon jamaah dan mengelolanya dalam berbagai instrumen investasi syariah.
Artinya, terdapat unsur subsidi silang dari hasil pengelolaan dana tersebut untuk menekan biaya yang dibayarkan jamaah tahun berjalan.
Pertanyaannya, seberapa berkelanjutan model ini jika masa tunggu semakin panjang dan setoran awal terus mengendap puluhan tahun?
Di tengah perdebatan soal subsidi dan keadilan akses, Reza mengingatkan bahwa haji tetap panggilan spiritual.
“Bukan siapa yang paling religius, tapi siapa yang paling siap,” kata Solver Reza.
Ia menegaskan, ikhtiar finansial adalah bagian dari ibadah, bukan semata urusan dunia. “Motivasi mencari harta dalam Islam bukan memaksimalkan keinginan, tapi memaksimalkan ibadah,” ujar Reza.
Namun di sisi lain, realitas 26 tahun antrean memunculkan pertanyaan lebih luas, apakah konsep istitha’ah kini bergeser dari kemampuan aktual menjadi kemampuan yang direncanakan dan dikolektifkan melalui sistem subsidi?
Dengan kuota terbatas, dana kelolaan triliunan rupiah, dan generasi muda yang didorong menabung sejak usia belia, wacana haji tak lagi sekadar ritual tahunan, melainkan juga soal manajemen populasi, keuangan publik, dan kesiapan individu.
Bagi generasi Z yang memenuhi ruangan diskusi sore itu, pesan yang tersisa sederhana, daftar lebih awal, rencanakan lebih matang, dan pahami bahwa 26 tahun bukan waktu yang sebentar.
Karena dalam sistem yang antreannya sepanjang seperempat abad, kesiapan hari ini menentukan keberangkatan puluhan tahun mendatang.
(Taufik Akbar Harefa)
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
