Jakarta, aktual.com – Sedikitnya 610 ribu ton stok cadangan beras pemerintah (CBP) segera dilepas ke pasaran di Juni-Juli tahun ini guna mengatasi kenaikan harga pangan pokok itu yang kian meluas. Rinciannya, sekitar 360 ribu ton disalurkan lewat bantuan pangan beras (BPB) dan 250 ribu ton melalui penjualan beras SPHP.
Dua instrumen intervensi tersebut digunakan sekaligus oleh pemerintah karena 119 kabupaten/kota telah mengalami kenaikan harga pada minggu pertama Juni 2025. Jumlah wilayah kenaikan itu bertambah dari minggu kelima Mei 2025 yang hanya 97 kabupaten/kota di Indonesia.
Dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS) disebutkan, beras termasuk tiga komoditas selain daging ayam ras dan cabai merah yang perlu menjadi perhatian karena kenaikan harganya yang meluas. Sebanyak 119 kabupaten/kota di Indonesia mengalami kenaikan harga beras pada minggu pertama Juni 2025 atau bertambah dari minggu kelima Mei 2025 yang hanya 97 kabupaten/kota, bahkan di minggu ketiga Mei 2025 hanya 69 kabupaten/kota.
BPS mencatat, hingga minggu pertama Juni 2025, harga beras (semua jenis) di zona I naik 0,72% dari Mei 2025, di zona II naik 0,29% dari Mei 2025, dan di zona III naik 0,29% dari Mei 2025. Secara nasional, rerata harga beras di zona I dan II pada minggu pertama Juni 2025 masih dalam rentang harga eceran tertinggi (HET), sedangkan di zona III berada di atas rentang HET.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) I Gusti Ketut Astawa mengatakan, di Juni-Juli 2025, pemerintah siap menyalurkan BPB dan beras SPHP sekaligus guna menjaga harga. Langkah itu juga demi memberi ruang ke masyarakat untuk mendapat harga pangan relatif terjangkau
“Dalam rangka menjaga harga beras dan memberi ruang kepada masyarakat mendapat harga yang baik maka pemerintah akan menyalurkan dua paket (sekaligus), pertama BPB untuk 18,3 juta penerima dan kedua SPHP (beras SPHP) untuk daerah-daerah tertentu yang harganya di atas HET, itu akan kami lakukan dua bulan di Juni-Juli,” ungkap Ketut saat Rakor Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri, Selasa (10/06/2025).
Di paparan Bapanas disampaikan, BPB salah satu dari stimulus pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025, membantu 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari masyarakat tidak mampu, menggunakan data DTSEN, volume 10 kilogram (kg) per bulan per KPM selama Juni-Juli 2025, penyaluran akhir Juni, anggaran Rp 4,9 triliun dari APBN.
Sementara, target distribusi beras SPHP di Juni-Juli 2025 sebesar 250 ribu ton, prioritas di daerah dengan harga tinggi seperti Papua dan Maluku (Indonesia timur), serta penjualan sesuai HET medium (zona I Rp 12.500 per kg, zona II 13.100 per kg, zona III Rp 13.500 per kg, kemasan 5 kg Rp 62 ribu). Di rapat terbatas 2 Juni 2025, kebutuhan CBP untuk BPB dua bulan disebut 360 ribu ton, sehingga total stok CBP untuk BPB dan beras SPHP sekitar 610 ribu ton.
Khusus SPHP, Ketut Astawa mengatakan, Bapanas telah menerima permohonan penyaluran beras murah itu dari delapan provinsi dan 15 kabupaten/kota yang umumnya dari wilayah Indonesia timur. “Di wilayah Papua, Sulawesi, dan lainnya, kondisi di lapangan memang harganya sudah di atas HET. Karena itu, kami akan laksanakan SPHP khususnya beras medium di wilayah-wilayah yang harganya di atas HET,” papar Ketut.
Artikel ini ditulis oleh:
Tino Oktaviano
