Harapannya, SPHP bisa mengendalikan atau mengerem kenaikan harga beras. Penyaluran beras dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan itu dilakukan selektif dengan menyasar daerah yang sedang tidak panen, daerah yang harganya di atas HET, dan zona III. “Paling utama zona III, ini harus kita gerojok karena terus di atas HET, walau di beberapa daerah di zona I dan II juga ada yang di atas HET,” ujar dia.
Stok Melimpah
Stok CBP di Perum Bulog untuk keperluan intervensi harga, baik BPB maupun SPHP, lebih dari cukup. Kadiv Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Rini Andrida mengatakan, total stok beras terkini di Bulog mencapai 4,08 juta ton. “Dalam rangka menyiapkan penyaluran BPB dan beras SPHP, kami sampaikan stok di Bulog saat ini kurang lebih 4,08 juta ton,” tutur Rini di rakor yang sama.
Realisasi pengadaan dalam negeri Bulog tembus 2,51 juta ton dengan penyerapan gabah petani sekitar 3,3 juta ton. “Kami juga terus melakukan penyerapan,” kata Rini. Bulog sedang mempersiapkan diri untuk menjalankan penugasan penyaluran BPB dan beras SPHP yang akan diberikan ke BUMN itu dalam waktu dekat ini. “Secara internal, kami sudah menyiapkannya dan siap menerima penugasan baru (BPB dan beras SPHP),” ungkap Rini.
Di awal rakor, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini memberikan tanda peringatan khusus untuk peningkatan banderol beras karena jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan kian bertambah. Pada data BPS, rerata harga beras di Kabupaten Tolikara Rp 30.619 per kg, Kabupaten Pegunungan Bintang Rp 40 ribu per kg, Kabupaten Puncak Rp 45 ribu per kg, dan tertinggi Rp 54.772 per kg di Kabupaten Intan Jaya.
“Terdapat 119 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga pada minggu pertama Juni 2025 dan ini lebih tinggi dari minggu sebelumnya. Beras ini merupakan komoditas yang kami beri warning di sini karena perubahan indeks perkembangan harga (IPH) relatif rendah tetapi harganya relatif tinggi dibandingkan HET-nya,” jelas Pudji.
Artikel ini ditulis oleh:
Tino Oktaviano
