Jakarta, Aktual.com – Pemerintah resmi memperpanjang program Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebagai langkah menjaga ketersediaan jagung nasional. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi pangan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.
Dalam rapat itu, Zulkifli menyampaikan bahwa pemerintah menetapkan target pengadaan jagung sebanyak satu juta ton pada 2025. Ia juga menekankan perlunya pengaturan distribusi yang terarah sambil bertanya kepada peserta rapat, “SPHP jagung kita perpanjang sampai akhir Januari? Setuju, ya?”
Zulkifli menegaskan bahwa perpanjangan SPHP diperuntukkan bagi peternak kecil agar tidak terjadi ketimpangan alokasi. Ia meminta distribusi untuk perusahaan besar dihentikan karena dinilai mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri.
Rapat tersebut juga menyetujui suplai jagung bagi peternak babi yang membutuhkan tambahan pasokan di sejumlah daerah. “Peternak babi di Bali juga perlu jagung, cuma minta 50 ton,” kata Zulkifli.
Kementerian Pertanian melaporkan bahwa harga pupuk turun sekitar 20 persen dan tetap berada dalam pagu anggaran yang berlaku. Pemerintah turut mencatat dukungan sektor perikanan sebanyak 6,297 juta ton sebagai bagian dari pemenuhan bahan baku budidaya.
Dalam kesempatan itu, Zulkifli mengapresiasi penggalangan dukungan logistik senilai Rp75,85 miliar untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menyebut bantuan tersebut dikumpulkan oleh kementerian, Bappenas, dan para mitra melalui mekanisme gotong royong.
Pemerintah memastikan bantuan pangan untuk wilayah bencana terus dikirim berupa beras, sembako, dan dukungan helikopter logistik. “Segala daya upaya kita kerahkan untuk membantu saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” ujar Zulkifli.
Pada penutupan rapat, pemerintah kembali menegaskan perpanjangan CJP dan SPHP hingga akhir Januari sebagai upaya menjaga stok jagung nasional. Kementerian Pertanian juga diminta memastikan stabilitas pasokan menghadapi periode Natal, Tahun Baru, serta kebutuhan produksi pangan pada awal 2026.
(Rachma Putri)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
