Jakarta, Aktual.com – Meski sudah lama tidak muncul di dunia politik, salah satu tokoh aktifis, Hariman Siregar mengaku selalu mengamati kasus-kasus dugaan korupsi yang terjadi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tak kunjung usai.
Menurut dia, semua itu terjadi lantaran kuatnya intervensi para pemodal dalam pemerintahan yang dipimpin Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Dia mencontohkan, seperti dugaan korupsi di Taman BMW yang melibatkan salah satu perusahaan properti raksasa. Dan di saat yang sama si perusahaan itu juga ikut di proyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Hariman berpendapat, untuk menghadapi kondisi seperti sekarang sangat dibutuhkan kekuatan civil society.
“Civil society sangat dibutuhkan ketika semua aturan ditabrak,” kata Hariman saat berkumpul bersama para tokoh dalam sidang Mahkamah Intelektual ‘Mengupas Dugaan Korupsi di Pemprov DKI Jakarta’ di Jalan Karang Bolong, Jakarta Utara, Sabtu (29/8) pekan lalu.
Sebab saat ini dia menilai, ‘rule of law’ sudah tidak ada. Dimana semua aturan ditabrak demi kekuasaan dan uang. “Demokrasi sudah dibajak sehingga yang pantas menjadi pemimipin adalah yang mendapat restu dari kelompok pemilik modal seperti kasus taman BMW yang menjadikan dana Rp735 miliar jadi bancakan,” papar Hariman.
Dia juga menyoroti kasus dugaan korupsi di pembelian lahan RS Sumber Waras, yang jika ditelisik bersamaan sangat kuat hubungannya dengan pemilik modal. Padahal, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap APBD 2014 sudah sah sebagai bukti awal bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan kasus itu. “Sebaiknya KPK sudah tidak perlu ragu-ragu lagi menuntaskannya,” kata dia.
Artikel ini ditulis oleh:
