Presiden ke-6 Republik Indonesia (RI), Susilo Bambang Yudhoyo, saat memaparkan pandangannya di hadapan pebisnis Kamar Dagang dan Industri (Kadin) terkait perkembangan ekonomi saat ini dan ke depan, juga memberikan pandangan yang berkaitan dengan isu ekonomi energi seperti permasalahan PT Freeport Indonesia dan pengelolaan Blok Masela.
"Dokumen yang menyertai crude campuran adalah bukan dokumen dari otoritas resmi suatu negara pengekspor minyak, tapi hanya merupakan dokumen yang tidak bisa diajui legalitasnya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan Trader dan Surveyor saja. Dokumen tersebut tidak dapat diakui legalitasnya,"
"Penting saya sampaikan bahwa apabila kita cinta Rupiah maka tidak membuat dan menyebar gosip aneh dan kabar bohong tentang Rupiah. Pasalnya menghina Rupiah sama saja dengan menghina Indonesia. Rupiah tidak akan diganti dan tidak akan tergantikan," tegasnya di Gedung BI Jakarta, Senin (19/12).
Kebakaran hutan dan lahan, momok menakutkan yang kerap terjadi di negara ini setiap tahunnya saat memasuki musim kemarau. Ratusan ribu hektare hutan dan lahan terbakar begitu saja setiap tahunnya (tahun 2017 sebanyak 124.983 hektare, tahun 2016 terdapat 438.360 hektare), bahkan di tahun 2015 terdapat 2,61 juta hektar (4,5 kali luas Pulau Bali) area hutan dan lahan yang terbakar.
Omsetnya diperkirakan mencapai puluhan rupiah. Dengan harga per unit dijual antara Rp 30-Rp 50 juta. Oknum Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) disinyalir ikut ambil peran memuluskan praktik tersebut.
Sebagaimana diketahui saat ini kepemilikan saham Freeport yang telah dipegang oleh pemerintah sebesar 9,36 persen, sehingga untuk mengambil sisanya sebesar 41,64 persen agar tercapai 51 persen, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno mengatakan akan mengandalkan konsolidasi BUMN sektor tambang untuk melakukan holding.
