Hetifah Ingatkan Sensus Ekonomi 2026 Jangan Elitis, Kepercayaan Publik Jadi Kunci

Jakarta, Aktual.com — Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya ditentukan oleh kekuatan metodologi statistik, tetapi sangat bergantung pada strategi komunikasi publik yang berlapis, realistis, dan tidak elitis.

Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI bersama Badan Pusat Statistik (BPS) di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Hetifah menilai persiapan Sensus Ekonomi 2026 masih perlu diperkuat, terutama dalam membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Tanpa pendekatan yang tepat, ia mengingatkan sensus berpotensi menghadapi sikap apatis dari masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor informal.

“Sensus Ekonomi 2026 harus melibatkan seluruh masyarakat. Strateginya tidak boleh elitis, tetapi tetap realistis mengingat keterbatasan anggaran. Kuncinya ada pada kepercayaan publik,” ujar Hetifah.

Menurutnya, seluruh tahapan sensus, mulai dari perencanaan, persiapan, hingga pelaksanaan, harus dirancang secara inklusif dan menyentuh akar rumput. Ia mendorong BPS mengoptimalkan komunikasi publik yang dekat dengan keseharian masyarakat melalui pelibatan tokoh lokal seperti RT, RW, karang taruna, ibu-ibu pengajian, serta komunitas pasar tradisional.

Selain itu, pemanfaatan media yang akrab digunakan masyarakat, seperti grup WhatsApp, radio komunitas, dan media lokal, dinilai penting untuk memperluas jangkauan sosialisasi. Hetifah juga membuka opsi pembentukan posko sensus di tingkat desa atau kelurahan guna memperkuat kehadiran negara dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

“Sensus Ekonomi tidak boleh terasa sebagai urusan elite statistik. Ini harus menjadi ruang bagi rakyat untuk bersuara melalui data, yang kelak kembali kepada mereka dalam bentuk kebijakan yang adil dan berpihak,” tegasnya.

Hetifah juga menyoroti pentingnya fase pascasensus. Menurutnya, transparansi hasil dan diseminasi data dalam bahasa yang mudah dipahami publik menjadi faktor krusial untuk menjaga legitimasi BPS dan merawat kepercayaan masyarakat.

Menanggapi masukan tersebut, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan pihaknya menyambut baik pandangan Komisi X DPR RI. Ia menegaskan strategi Sensus Ekonomi 2026 tidak akan bersifat elitis, melainkan mendorong tumbuhnya rasa kepemilikan masyarakat terhadap sensus.

BPS, lanjut Amalia, akan memperkuat kolaborasi dengan tokoh lokal serta menggelar diskusi kelompok terarah bersama Komisi X DPR RI untuk merumuskan strategi komunikasi yang lebih tepat sasaran.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi