Jakarta, Aktual.com – Kementerian Dalam Negeri melalui pemantauan di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD mencatat lesunya realisasi pendapatan dan belanja daerah per 22 Agustus 2025.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan, realisasi pendapatan APBD provinsi, dan kabupaten atau kota per 22 Agustus 2025 baru senilai Rp726,07 triliun, atau setara 54,44 persen dari target. Sementara itu, alokasi pendapatan dalam APBD seluruh daerah senilai Rp1.353,08 triliun.
Bima mengatakan nilai realisasi pendapatan APBD seluruh provinsi dan kabupaten atau kota ini lebih rendah dari kondisi pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 824,27 triliun atau 61,34 persen dari target saat itu.
“Ini agak di bawah dari tahun anggaran 2024,” kata Bima saat rapat kerja dengan Komisi II DPR, Jakarta, Senin (25/8/2025).
Sementara itu, untuk belanja APBD provinsi dan kabupaten atau kota per 22 Agustus 2025 baru senilai Rp 604,33 triliun atau setara 43,63% dari target tahun ini. Besaran alokasi APBD untuk besaran belanjanya sepanjang tahun ini ialah senilai Rp 1.399,99 triliun.
Nilai realisasi belanja seluruh daerah dalam APBD itu juga lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu yang nilainya sudah sebesar Rp736,93 triliun atau 52,16 persen dari target pada tahun lalu.
“Jadi belanjanya selisihnya sekitar 9 peren dan pendapatannya sekitar selisih 7 persen dibanding tahun lalu,” ucap Bima.
Rendahnya realisasi pendapatan dan belanja daerah ini bila tak segera ditangani maka yang menjadi korban adalah masyarakat daerah. Pembangunan infrastruktur akan terhambat dan pelayanan publik akan terganggu.
Artikel ini ditulis oleh:
Eroby Jawi Fahmi
