Kiri-kanan; Peneliti INDEF Aryo Irharma,Pakar Hukum Tata Negara Rifky Karsa Yuda, Ketua Umum BPP HIPMI Bahlil Lahadalia, Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika dalam diskusi mengenai Freeport di HIPMI Center, Jakarta, Selasa (29/12). Diskusi itu mengangkat tema kegaduhan Freeport untuk siapa?.

Jakarta, Aktual.com – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) terus mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam semua hal. Untuk itu, pihaknya akan mengkaji dalam sebuah Rakernas guna memberi masukan kebijakan ke pemerintah itu.

Ketua Umum Hipmi, Bahlil Lahadalia menyebut, dalam Rakernas nantinya, para pengusaha muda itu akan memberikan rekomendasi kebijakan-kebijakan apa saja terkait perkembangan perekonomian dan dunia usaha terkini.

“Misalnya, kebijakan seperti apa yang perlu diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah mulai dari tingginya disparitas pelaku usaha, soal Freeport, soal kedaulatan energi, daya saing UKM, ketimpangan pembangunan antar wilayah, deindustrialisasi, dan kebijakan lain yang berpihak pada pengusaha lokal,” jelas dia, di Jakarta, Jumat (24).

Soal UMKM, kata dia, jumlahnya di Indonesia ini terus bertambah, bahkan diperkirakan mencapai 56 juta pelaku usaha. Namun faktanya, pelaku UMKM ini tidak mengalami peningkatan signifikan dari segi aset dan kapasitas usaha.

Yang ada, kata dia, usaha-usaha konglomerasi kian menggurita dan alami pertumbuhan aset spektakuler yang menggerus para UMKM ini.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS