Jakarta, aktual.com – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mendukung penuh sikap Menteri Luar Negeri RI bersama tujuh Menteri Luar Negeri negara Arab – Islam yang secara tegas bersikap agar segera diakhirinya tragedi kemanusiaan di Gaza dengan dimulainya dan ditingkatkannya pemulihan Gaza akibat agresi Israel, dan perlunya komunitas internasional lebih kongkret mendesak Israel agar benar-benar membuka akses bantuan kemanusiaan untuk pemulihan tersebut sesuai dengan perjanjian perdamaian di Syarm Syaikh yang diinisiasi oleh Presiden Donald Trumph, sekutu utama Israel.
“Sikap Menlu dari RI bersama Qatar, Yordania, Uni Emirat Arab, Indonesia, Pakistan, Turki, Arab Saudi dan Mesir itu perlu didukung bersama, dan perlu dipastikan ada aksi yang lebih nyata agar laku tidak manusiawi Israel terhadap Gaza dihentikan dan upaya serius memulai dan meningkatkan pemulihan Gaza tersebut bisa segera dilakukan, tanpa ada hambatan dari Israel,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu (3/1).
HNW mengatakan usaha untuk membantu Gaza dengan segera membangun kembali Gaza semakin mendesak karena musim dingin yang sudah memasuki Gaza disertai cuaca buruk, seperti hujan lebat dan badai, sehingga akses bantuan kemanusiaan harusnya dibuka seluas-luasnya, dan tidak malah terus dihalangi oleh Israel. “Sikap Israel yang masih menghalangi bantuan kemanusiaan untuk masuk ke Gaza jelas bertentangan dengan sejumlah Resolusi PBB dan perjanjian perdamaian di Syarm Syaikh. Dan bila ini terus berlanjut, semakin membuktikan kejahatan kemanusiaan dan berbagai praktek genosida yang dilakukan Israel terhadap rakyat Gaza, Palestina masih terus berlanjut dan makin banyak memakan korban,” ujarnya.
Lebih lanjut, HNW berharap agar Menlu atau Pimpinan dari Delapan Negara Arab – Islam itu segera berdiskusi dan lebih serius mendesak Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang telah menginisiasi perjanjian perdamaian tersebut agar segera ditegakkan dan pelanggaran-pelanggaran Israel agar segera dihentikan. “Amerika Serikat perlu juga memastikan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 dan Rencana Komprehensif Presiden Trump untuk mengakhiri perang di Gaza, serta menjamin kehidupan yang bermartabat hingga penentuan nasib sendiri bangsa Palestina bisa terlaksana,” ujarnya.
“Ini semakin penting, mengingat Presiden Trump berusaha membangun citra diri dan ingin memiliki legacy sebagai inisiator perdamaian atau mengakhiri perang,” tambahnya.
Selain itu, HNW juga mendukung penuh Menlu Indonesia bersama negara-negara Arab-Islam tersebut untuk terus mendorong peran Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) dalam memastikan perjanjian perdamaian bisa berjalan dengan baik dengan dibukanya akses luas bantuan kemanusiaan terhadap rakyat Gaza, serta dimulainya dan ditingkatkannya pemulihan pembangunan kembali Gaza. “PBB juga perlu didorong untuk segera menyelenggarakan Sidang Umum untuk menyatakan bahwa tindakan ilegal Israel yang menghalangi bantuan kemanusiaan, untuk segera dihentikan, dan agar perbatasan Rafah agar benar-benar dibuka untuk menyelamatkan kemanusiaan, peradaban dan hukum internasional,” ujarnya.
HNW mengatakan langkah Menlu Indonesia untuk ikut serta memastikan bantuan kemanusiaan ini sejalan dengan harapan masyarakat Indonesia. “Majelis Ulama Indonesia juga sudah bersuara keras dan mengecam atas terhalangnya akses bantuan kemanusiaan ke Gaza oleh Israel, apalagi ketika Israel memutuskan melarang beroperasinya 37 lembaga kemanusiaan di Gaza, yang makin berdampak negatif terhadap warga Gaza, dan makin menampakkan wajah bengis zionis Israel yang terus mempraktekkan genosida terhadap warga Gaza. Sikap Majelis Ulama Indonesia ini tidak hanya perlu didengarkan, tetapi harus didukung dan dilaksanakan dalam konteks politik luar negeri Indonesia,” ujarnya.
“Kita, sebagai bangsa Indonesia, juga akan terus berkomitmen untuk terus mengawal dan membantu segala proses pemulihan tersebut, hingga Gaza, Palestina dibangun kembali, dan bahkan hingga mereka mendapatkan haknya untuk menentukan nasib sendiri untuk mencapai kemerdekaan negara Palestina yang selama ini dicita-citakan, dan bahkan sudah didukung oleh lebih dari 156 negara Anggota PBB,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Tino Oktaviano
