Holding Migas Bukan Ramuan Mujarab, Pemerintah Disarankan Menunggu UU Migas dan UU BUMN

Jakarta, Aktual.com – Ketua Koalisi Anti Utang, Dani Setiawan menilai kebijakan holding BUMN Migas tidak terlepas dari upaya meningkatkan nilai aset sebagai jaminan mencari sumber pendanaan untuk modal usaha.

Selain itu menurut Dani, holding ini bukan merupakan kebijakan yang strategis dan tidak ada jaminan untuk memetik hasil positif, terbukti misalkan pada holding BUMN sektor perkebunan malah membuat perusahaan semakin buruk.

“Ini konsolidasi aset supaya meningkat nilainya untuk mendapat sumber pendanaan baru. Ini bukan ramuan mujarab, terbukti holding perkebunan malah kinerjanya negatif,” kata Dani Setiawan saat dihubungi, Rabu (20/12).

Lebih lanjut dia memperkirakan holding BUMN migas ini tidak akan membuahkan hasil manis, sebab sejak semula PGN yang akan dimasukkan kedalam Pertamina atau dua BUMN yang akan disatukan itu, terjadi penolakan di antara salah satunya.

Dengan demikian ke depannya akan terjadi pergesekan kultur perusahaan yang berujung pada ketidakefektifan kinerja.

“Kalau dihoding sama dengan pemaksaan karena budaya perusahaan berbeda dan masalah perusahaan berbeda,” tegas dia.

Namun demikian dia menyarankan agar pemerintah menunda holding migas dan menunggu hasil bahasan RUU BUMN dan RUU Migas yang tengah bergulir di DPR.

“Biar tidak bongkar pasang kebijakan, sebaiknya holding migas ini menunggu terbitnya hasil revisi UU Migas dan UU BUMN,” pungkas dia.

Dadangsah Dapunta