Jakarta, Aktual.co —  Indonesia for Global Justice (IGJ) menyatakan bahwa antusiasme massa mengiringi pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla hari ini bagaikan lautan masalah yang diemban oleh pemerintahan Republik Indonesia, khususnya masalah ekonomi. Salah satu lautan masalah adalah sektor Keuangan dan Perbankan.

Pengamat ekonomi energi IGJ Salamuddin Daeng mengatakan bahwa sektor keuangan dan perbankan merupakan sektor yang tumbuh paling pesat. Namun Pertumbuhan dipicu oleh peningkatan utang luar negeri. Hingga semester I 2014 utang luar negeri sektor keuangan perbankan mencapai USD42,6 miliar atau sekitar 27,8 persen dari total utang luar negeri swasta, tertinggi dibandingkan sektor lainnya.

“Sayangnya utang luar negeri ini kemudian dialokasikan bagi kredit konsumsi seperti kartu kredit, kredit property dan kredit kendaraan bermotor,” kata Salamuddin kepada Aktual.co, Senin malam (20/10).

Selain itu, lanjutnya, utang luar negeri juga ditempatkan oleh perbankan dalam Surat Utang Negara (SUN). Minim sekali utang luar negeri yang dialokasikan untuk kegiatan investasi produktif seperti pangan, pertanian atau sektor produktif lainnya.

Menurutnya, utang luar negeri sektor keuangan dan perbankan inilah yang dijadikan sandaran penerimaan devisa, menutup defisit neraca perdagangan yang menyedot devisa negara. Devisa yang bersumber dari utang luar negeri ini pula yang digunakan untuk intervensi pasar, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

“Bahkan tidak ragu-ragu pemerintah mengerahkan BUMN perbankan seperti BNI, BTN, BRI, Mandiri untuk memburu utang luar negeri di pasar keuangan komersial. BUMN diluar keuangan dan perbankan juga dikerahkan untuk berutang seperti yang dilakukan Pertamina, PLN, Pelindo, Garuda, yang saat ini memiliki utang luar negeri cukup besar,” ucapnya.

Namun, sambungnya, nilai tukar rupiah terhadap USD terus merosot. Kebijakan menaikkan suku bunga yang ditempuh BI tidak mampu meningkatkan penerimaan sektor keuangan dan perbankan dalam rupiah untuk membayar utang utang dalam bentuk Dolar Amerika.

“Utang ini cepat atau lambat akan menjadi menjadi badai gelombang yang akan menelan perahu Jokowi dalam lautan krisis keuangan,” tutupnya.

()

(Eka)