Jakarta, Aktual.co — Kunjungan ke China dalam forum KTT APEC 2014 di Beijing 10 – 11 November termasuk perjalanan luar negeri tahap awal yang dilakukan Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden. 
Dalam kunjungan ini, dihasilkan kesepakatan kerjasama tentang pengadaan kapal China ke Indonesia. Sekitar 1.500 kapal China akan diimpor Indonesia dalam lima tahun. Impor kapal ini disebut akan memperkuat kawasan maritim nusantara.
Impor kapal China sendiri akan dilakukan Indonesia melalui PT Zadasa International. Perusahaan milik bekas Wakil Ketua Kadin bidang Pemberdayaan Daerah, Natsir Mansyur ini  yang akan menggandeng Shen Zhen Tian He Wei Hang dengan investasi mencapai USD5,510 juta.
Dalam rencana pembangunan tol laut yang digagas Jokowi, Zadasa memang masuk sebagai anggota. Kepada wartawan, Natsir mengatakan bahwa pihaknya akan mendatangkan 500 kapal China tiap tahun. Langkah ini akan menopang program pemberdayaan pelabuhan-pelabuhan kecil di Indonesia agar biaya logistik menjadi lebih murah.
Untuk membeli kapal-kapal china ini, Zadasa International butuh dana sekita Rp 15 triliun. Dana sebesar ini akan dipenuhi melalui utang ke perbankan. Sangat mungkin, perbankan yang dimaksud adalah bank pembangunan infrastruktur Asia (AIIB), karena dalam kunjungan ke Beijing itu pula, Jokowi menandatangani kerjasama dengan Perbankan berbasis di Tiongkok tersebut.
Ketika isu ini menjadi sorotan aktivis di Indonesia, entah kebetulan atau ada maksud lain, pada Senin (8/12) media massa ramai memberitakan tentang Menteri Kelautan Dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang menangkap 22 kapal illegal China.
Untuk pembelian kapal ini. Pendanaannya akan didapatkan dari pinjaman perbankan. Kebutuhan kapal sendiri tidak bisa dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Menurut Natsir produksi kapal di Indonesia hanya 3-5 kapal per tahun
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan kembali menemukan 22 kapal asing asal China. Kapal-kapal tersebut kepergok melakukan aksi illegal fishing di Laut Arafuru kemarin sore jam 15.00 WIT.
“Ada beberapa operator atau pemain yang masih mencoba main di belakang, buktinya kemarin jam tiga sore masih ada 22 kapal dengan identifikasi Automatic Integrated System (AIS) dari Tiongkok. Itu berarti di atas 30 gross ton (GT) masih melakukan illegal fishing di Arafuru,” tutur Susi di Gedung Mina Bahari I, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (8/12).
Menanggapi hal itu, Susi berjanji akan melayangkan nota protes kepada Pemerintah China melalui Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi. “Nota protes itu sebuah surat saja, sesuai kesepakatan,” tukasnya.
Selain itu, Susi juga mengungkapkan 3 kapal motor Manokwari menyalahi ketentuan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).
“Kemarin pagi KM Manokwari 1,2,3 juga menyalahi kententuan dari SIPI dan SIKPI. Kami juga sudah menyuruh dirjen tangkap untuk mencabut izinnya,” tegasnya.
Laporan: M Sahlan

Artikel ini ditulis oleh: