Jakarta, Aktual.co — Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengatakan keterpilihan Indonesia dalam Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) mesti menjadi pula bahan evaluasi internal.
“Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB harus menjadi materi evaluasi bagi pemerintah untuk membenahi situasi HAM di dalam negeri,” kata Koordinator Badan Pekerja Kontras Haris Azhar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (27/10).
Menurut Haris Azhar, komitmen internasional Indonesia di Dewan HAM PBB seharusnya tercermin pula pada perbaikan kondisi HAM dalam negeri. Kontradiksi antara komitmen di tingkat internasional dan kondisi di dalam negeri, ujar dia, justru akan menunjukkan bahwa keanggotaan Indonesia dalam Dewan HAM PBB hanya sebatas citra tanpa bukti nyata.
Sebagaimana diketahui, Kontras mengkritisi terpilihnya kembali Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2015-2017.
“Terpilihnya kembali Indonesia sebagai salah satu anggota Dewan HAM PBB di satu sisi dapat dilihat sebagai sebuah prestasi dan bukti kepercayaan dunia terhadap Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan HAM di dunia. Namun di sisi lain, prestasi dan kepercayaan yang didapat Indonesia ini tentu mengundang pertanyaan, mengingat situasi HAM dalam negeri Indonesia yang belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan dari tahun ke tahun,” ujarnya.
Sebelumnya, dalam pemilihan yang dilakukan melalui pemungutan suara di Majelis Umum PBB, Indonesia terpilih untuk mewakili wilayah Asia Pasifik periode 2015-2017 bersama Bangladesh, India dan Qatar.
“Terpilihnya kembali Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB merupakan suatu bukti nyata kepercayaan masyarakat internasional terhadap upaya Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan HAM, konsolidasi demokrasi Indonesia yang makin menguat, serta dukungan terhadap pemerintahan Indonesia yang baru,” kata Duta Besar/Wakil Tetap RI untuk PBB Desra Percaya.
Dalam pemilihan tersebut juga terpilih Botswana, Republik Kongo, Ghana dan Nigeria untuk Kelompok Afrika; Albania dan Latvia untuk Kelompok Eropa Timur; Belanda dan Portugal untuk Kelompok Eropa Barat dan Negara Lainnya; serta El Salvador, Bolivia dan Paraguay untuk Kelompok Amerika Latin dan Karibia.
Indonesia sendiri telah duduk di dalam Dewan HAM PBB yang berkedudukan di Jenewa, Swiss, sejak tahun 2006 dan merupakan salah satu negara anggota pertama yang menjadi anggota badan khusus PBB ini. Kali ini, Indonesia terpilih kembali untuk yang keempat kalinya untuk periode 2015 – 2017.
Desra juga menambahkan bahwa terpilihnya Indonesia juga disertai dengan tanggung jawab sebagai anggota Dewan HAM.
“Untuk itu ke depannya kita dihadapkan pada tantangan untuk terus memajukan dan melindungi HAM di tingkat nasional, dan memberikan sumbangsih pada upaya bersama di tingkat regional dan internasional,” ujar Desra.

()