Presiden Joko Widodo (kiri) menerima kunjungan kehormatan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolay P. Petrushev (kedua kiri) beserta delegasi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (10/2). Pertemuan tersebut digelar untuk meningkatkan kerjasama antara Indonesia dan Rusia khususnya di bidang keamanan, pertahanan dan intelijen. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/aww/16.

Jakarta, Aktual.com — Presiden Joko Widodo dan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev, menjajaki kerjasama di bidang intelijen untuk mengatasi isu keamanan dan pertahanan.

“Tidak ada salahnya juga kalau kita berbagi intelijen dengan mereka. Bentuknya ada pertukaran mungkin ‘training’ dan peralatan serta hal lain,” kata Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (10/2).

Menurut Luhut, Indonesia selama ini terlalu banyak bekerjasama dengan negara barat.

“Bisa saja pertukaran informasi kalau dibutuhkan apalagi kalau menghadapi narkoba, menghadapi terorisme atau ancaman lain,” jelas Luhut, terkait bentuk kerjasama intelijen dengan Rusia.

Luhut memuji kecanggihan teknologi yang dimiliki oleh badan intelijen Rusia.

Sementara itu, terkait kerja sama alat utama sistem senjata (alutsista), Indonesia-Rusia telah menjajaki kemungkinan pembelian senjata dengan usulan dari TNI.

“Tentu tidak lepas dari usulan TNI karna TNI yang paling berkepentingan atau sebagai pengguna. Jadi tidak harus ‘top-down’ tapi ‘bottom-up’ saya kira harus menjadi salah satu persayaratan,” katanya.

Selain itu, kerjasama alutsista bersama Rusia juga harus mengutamakan transfer teknologi bagi industri alutsista dalam negeri.

Seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin baik, maka anggaran untuk pertahanan dan Polri akan semakin besar sehingga berpotensi untuk mengembangkan industri strategis dalam negeri.

Presiden Jokowi serta sejumlah menteri dan pejabat terkait melakukan pertemuan bersama Nikolai yang didampingi oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia Mikail Galuzin di Istana Merdeka, Jakarta.

Menteri dan pejabat yang menghadiri pertemuan adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly serta Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.

Artikel ini ditulis oleh:

Antara