Proyek strategis Jokowi-JK
Pemerintah Jokowi-JK melaporkan telah merampungkan 26 proyek strategis nasional dari 245 proyek yang dicanangkan. Adapun rinciannya sebanyak 20 proyek diselesaikan pada tahun 2016 dan 6 proyek diselesaikan pada tahun 2017 dengan estimasi total nilai investasi sebesar Rp46,5 Triliun.
Enam proyek 2017 adalah Jalan Akses Tanjung Priok, PLBN Nanga Badau Kab. Kapuas Hulu, PLBN Aruk Kab. Sambas, dan PLBN Wini Kab. Timor Tengah Utara, jalan tol Soreang – Pasirkoja dan jalan tol Surabaya – Mojokerto, dengan nilai proyek secara keseluruhan mencapai Rp 13,1 Triliun.
Selain itu, terdapat 145 proyek dan 1 program yang sudah masuk tahap konstruksi, 9 proyek dalam tahap transaksi dan 86 proyek dan 1 program dalam tahap penyiapan. Dari 145 Proyek yang masuk dalam tahap konstruksi, terdapat 37 proyek yang telah beroperasi secara sebagian, diantaranya seperti Jalan Tol Medan – Kualanamu – Lubuk Pakam – Tebing Tinggi, Jalan Tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu, KEK Tanjung Lesung dan KEK Mandalika.
“Proyek yang telah beroperasi ini kami masih hitung sebagai proyek dalam tahap konstruksi karena belum seluruhnya beroperasi,” ungkap Wahyu Utomo selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Rabu (20/12).
Sementara capaian untuk program ketenagalistrikan 35.000 MW hingga Desember 2017 sebanyak 998 MW (3%) telah beroperasi, 15.676 MW (44%) dalam tahap konstruksi, 13.782 (38%) telah mendapatkan Power Purchase Agreement (PPA) namun belum mencapai Financial Close, 3.163 MW (9%) dalam tahap pengadaan dan 2.228 MW (6%) dalam tahap perencanaan.
Sedangkan untuk 37 proyek yang masuk kategori Proyek Prioritas, hingga Desember 2017, sebanyak 20 proyek telah memasuki tahap konstruksi, 5 proyek dalam proses transaksi, dan 12 proyek masih dalam tahap penyiapan. Proyek Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, MRT Jakarta Koridor North-South, Palapa Ring Broadband, PLTU Batang, dan Tangguh LNG Train 3 adalah beberapa contoh Proyek Prioritas yang telah mencapai tahap konstruksi.
Namun sayangnya, banyaknya utang dan yang sudah pasti telah membebani APBN itu ternyata faktanya tak terserap. Salah satunya utang dalam bentuk penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Per 30 November 2017, dari target sebesar Rp16,76 triliun ternyata baru terserap 60 persen atau sekira Rp11,55 triliun.
“Tahun ini, semula ditargetkan pemerintah tarik utangan melalui SBSN senilai Rp16,76 triliun untuk membiayai 590 proyek infrastruktur yang tersebar di 34 provinsi. Proyek-proyek itu dilaksanakan oleh tiga kementerian/lembaga (K/L),” ujar Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Suminto, di Jakarta, Jumat (22/12).
Selain itu, Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Robert Pakpahan menyebutkan, realisasi penerimaan pajak hingga tanggal 15 Desember 2017 sudah mencapai Rp1.058,41 triliun. Dengan angka tersebut, pencapaian penerimaan pajak sudah mencapai 82,46% dari total target di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) yang sebesar Rp 1.283,57 triliun.
Capaian penerimaan pajak berasal dari berbagai macam pemasukan. Seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya. Rinciannya, penerimaan yang berasal dari PPh hingga pertengahan Desember mencapai Rp611,48 triliun atau mencapai 78% dari target Rp783,97 triliun. Sementara untuk penerimaan yang berasal dari PPN dan PPnBM telah mencapai Rp424,04 triliun atau 89,18% dari target yang sebesar Rp475,48 triliun.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
