London, Aktual.com – Inggris menuding Rusia mendalangi serangan siber pada tahun lalu dan secara terbuka menunjuk Moskow sengaja menyebarkan virus, yang mengacaukan kegiatan perusahaan di berbagai negara Eropa.

Serangan dikenal dengan nama NotPetya itu dimulai pada Juni tahun lalu di Ukraina dan merusak komputer pemerintahan dan perniagaan sebelum menyebar ke berbagai belahan dunia, melumpuhkan kegiatan di pelabuhan, pabrik dan kantor.

Setelah menyatakan melakukan penyelidikan, Kementerian Luar Negeri Inggris mengatakan bahwa serangan NotPetya berasal dari militer Rusia.

“Keputusan mengungkap siapa di balik kejadian itu menunjukkan bukti bahwa Inggris dan negara sekutunya tidak akan tinggal diam terhadap gerakan siber, yang merusak,” kata Kementerian Luar Negeri Inggris melalui pernyataan tertulis, seperti diberitakan Reuters, Kamis (15/2).

“Serangan itu menyamar sebagai kejahatan, namun tujuan sesungguhnya adalah mengacaukan,” kata mereka.

“Sasaran utama mereka adalah sektor finansial, energi, dan pemerintahan Ukraina. Desain virus yang mereka ciptakan membuatnya menyebar lebih jauh sehingga berdampak pada aktivitas bisnis di negara Eropa dan Rusia,” kata mereka.

Moskow sendiri membantah terlibat dalam serangan NotPetya.

Salah satu perusahaan yang terkena serangan NotPetya di Inggris adalah Reckitt Benkiser yang memproduksi barang-barang rumah tangga. Selain itu perusahaan pengapalan asal Denmark, AP Moller-Maersk S/A juga menjadi korban.

Jumlah kerugian akibat serangan NotPetya diperkirakan mencapai ratusan juta poundsterling.

Menteri Pertahanan Inggris, Gavin Willamson, mengatakan bahwa serangan tersebut merupakan bagian dari era perang jenis baru dan Inggris sudah siap untuk merespon.

“Kami harus siap untuk menangani ancaman yang semakin besar dan membahayakan ini,” kata dia dalam pernyataan tertulis.

Inggris baru-baru ini semakin keras bersuara tentang ancaman dari Rusia, bertepatan dengan kekhawatiran sejumlah tokoh Partai Konservatif, yang tengah berkuasa saat ini, tentang dampak negatif pengurangan anggaran belanja militer.

Pada November tahun lalu, Perdana Menteri Inggris Theresa May menuding Turki ikut campur dalam pemilihan umum di negaranya dengan menyebarkan berita palsu di media.

 

Ant.

()