Jakarta, Aktual.co — Sebanyak lima bakal calon Ketua Umum DPP Partai Golkar membuat pernyataan bersama mendesak Ketua Umum dan DPP Partai untuk segera menetapkan jadwal penyelenggaran Rapimnas dan Munas Partai Golkar.
Pernyataan bersama tersebut dibuat oleh lima calon ketua umum Partai Golkar dalam sebuah pertemuan tertutup di Jakarta, Jumat (7/11).
Kelima calon itu adalah HR Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Agus Gumiwang Kartasasmita, Zainuddin Amali, dan Hajriyanto Y Thohari.
“Kami mendesak Ketua Umum dan DPP Partai Golkar untuk segera mengadakan rapat pleno DPP Partai Golkar guna menentukan waktu dan tempat penyelenggaraan Rapimnas ketujuh serta Munas kesembilan, sekaligus menyelenggarakan munas secara adil, transparan, dan demokratis” kata HR Agung Laksono usai pertemuan tertutup tersebut.
Berikut isi pernyataan bersama kelima balon ketua umum Partai Golkar:
Menyikapi persiapan Rapimnas ke-7 dan Munas ke-9 Partai Golkar, maka kami para kandidat Ketua Umum Partai Golkar, menyampaikan pernyataan bersama sebagai berikut: Pertama, meminta pada Ketua Umum dan DPP Partai Golkar, sebelum menyelenggarakan Rampinas ke-7, segera mengadakan rapat pleno DPP Partai Golkar, guna menentukan waktu dan tempat penyelenggaraan Rapimnas, juga mengesahkan panitia Rapimnas ke-7 dan materi-materi yang akan dibawa ke Rapimnas.
Kedua, dalam mempersiapkan penyelenggaraan Munas ke-9, DPP Golkar harus mengadakan rapat pleno untuk memutuskan perihal waktu dan tempat pelaksanaan juga mengesahkan kepanitiaan Munas ke-9 dan menyiapkan segala materi yang akan dibawa ke dalam forum Munas tersebut.
Ketiga, penetapan syarat-syarat calon ketum umum dan tahapan pencalonannya harus sesuai dengan AD/ART Partai Golkar dan diputuskan dalam forum Munas Partai Golkar, sehingga tidak perlu ada tambahan atau pengurangan persyaratan yang sifatnya mengada-ada.
Keempat, dalam rangka pencalonan ketua umum di dalam forum Munas ke-9 Partai Golkar yang akan datang, kami kembali mendesak untuk dilaksanakan secara adil, terbuka, sportif dan sehat sesuai prinsip demokrasi.
Kelima, apabila hal-hal tersebut tidak diindahkan oleh Ketum dan DPP Partai Golkar, maka kami tak ikut bertanggung jawab atas segala dampak dan konsekuensinya.
Pernyataan tersebut ditandatanganbi oleh lima balon ketua umum Partai Golkar.

()

()