Jakarta, Aktual.co — Karena Joko Widodo alias Jokowi bukan ketua umum parpol pemenang pemilu, maka harus mau menerima dan mendengar arahan Ketua Umum PDIP Megawati plus parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat dan pendukung potensial yang lainnya.
“Apabila seleksi dilakukan terbuka kan jadi ketahuan campur tangan dari parpolnya. Publik jadinya kecewa,” ujar pengamat politik Universitas Jayabaya Igor Dirgantara saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (24/10).
Lebih jauh, menurut Igor, pelibatan KPK dan PPATK dalam proses seleksi menteri hanya berupaya menciptakan terobosan baru, meskipun sejatinya sebagai hak prerogatif Presiden tinggal menunjuk para pembantunya.
“Padahal jika nanti bermasalah ya tinggal pecat dan ganti, seperti kebiasaan Jokowi dulu sebagai kepala daerah. Kecuali calon menterinya dilelang, maka agak lama pun tidak apa-apa,” ujar dia.
Dia mengatakan wajar jika ada pihak yang menuding proses seleksi tertutup ini sebagai strategi jitu Jokowi agar politik transaksional atau “dagang sapi” (koalisi bersyarat) tidak ketahuan.
()
