NTT, aktual.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagekeo, NTT, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang), menggelar rapat koordinasi lintas sektor dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi di Kabupaten Nagekeo tahun 2021.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di aula serbaguna lantai I (satu) Kantor Bupati Nagekeo, Selasa (13/4). Turut hadir dalam kegiatan rapat tersebut beberapa OPD masing-masingnya, Dinas Kesehatan, Dinas BPMD, Dinas Peternakan, Dinas Pangan, Dukcapil serta para Kepala Puskesmas dan para Camat dari lima kecamatan dan para Tenaga Kesehatan dan sejumlah perangkat desa/kelurahan yang menjadi lokus stunting di Nagekeo tahun 2021.
Plh. Kepala Bapelitbang Nagekeo Kasmirus Dhoy melalui Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Laurensius Y Bitua menyampaikan, kegiatan ini menindaklanjuti Keputusan Bupati Nagekeo Nomor 90/KEP/HK/2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Lokus Stunting di Kabupaten Nagekeo Tahun 2021.
Laurensius merincikan sebanyak 24 Desa dan Kelurahan yang tersebar di 5 Kecamatan di Kabupaten Nagekeo yang menjadi lokus Stunting diantaranya Desa Udiworowatu, Desa Odaute, Desa Kotakeo, Desa Keli, Desa Podenura, Desa LodaoloWokowoe, Desa Paumali, Desa Ulupulu 1, Desa Bidoa, Desa Wokodekororo, Desa Kotakeo 1, Desa Kotawuji Timur, Desa Tonggo, Desa Lewangera, Desa Pautola, Desa Wajomara, Desa Ngera, Desa Woedoa, Desa Waekokak, Desa Ulupulu, Desa Kotawuji Barat, Desa Wuliwalo, Desa Ngegedhawe.
Laurensius menjelaskan, dalam kegiatan itu pihak pemerintah Desa dan kelurahan diwajibkan membawa serta rekapan program kegiatan, dari Dana Desa yang mendukung upaya upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting yang sudah termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES).
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan dr. Ellya Dewi mengatakan yang menentukan stunting adalah diukur dari tinggi badan dan umur menggunakan aplikasi khusus dari Kementerian Kesehatan.
Ellya Dewi menyampaikan, bayi yang lahir stunting diakibatkan oleh kesehatan ibu hamil bermasalah. Berdasarkan data sebanyak 37% dari 100 orang ibu hamil mengalami kekurangan kandungan zat besi yang berdampak pada pendarahan ketika melahirkan.
Karena itu, kata dia Intervensi gizi spesifik kepada ibu hamil harus benar-benar diperhatikan seperti asupan protein nabati dan hewani.
Hal senada disampaikan pula Camat Nangaroro, Gaspar Taka menyarankan agar pemerintah baik dari tingkat Kabupaten sampai ke tingkat Desa, untuk bisa mendapingi dan memantau Ibu hamil khususnya dari pasangan muda.
“Saran saya kita dampingi keluarga muda mulai dari masa kehamilan bukan nanti bayi lahir baru tarik meter. Di setiap desa harus ada pendamping Ibu hamil. mereka harus dikasi intensif. Di Kecamatan Nangaroro kita sudah pastikan bahwa sudah ada tenaga pemantau ibu hamil,”tandasnya.
Selain itu juga , Gaspar menyarankan agar para Ketua RT di masing-masing desa bisa dilibatkan dalam upaya mengatasi stunting.
Gaspar mengatakan, khusus di wilayah Kecamatan Nangaroro, pihak pemerintah kecamatan yang berkerja sama dengan pemerintah desa lokus stunting menggalakan aksi penanaman 1000 Ha Sorgum guna memerangi stunting.
“Kita di tahun 2021, kita akan aksi 1000 Ha sorgum khusus 11 desa lokus stunting saya pastikan angka stunting akan turun. Saya mendukung program Bupati dan Wakil Bupati,”tuturnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Tatap Redaksi
