Proses bongkar muat kontainer berlangsung di Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS) Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Kamis (8/1). Pada 2014 total volume bongkar muat atau trougput peti kemas TPKS Tanjung Emas mencapai 575.671 TEUs atau meningkat sekitar 15 persen dibandingkan pencapaian 2013. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Rei/nz/15.

Jakarta, Aktual.com —Indonesia Port Watch (IPW) menilai bahwa dwelling time yang tinggi di Pelabuhan Tanjung Priok disebabkan karena adanya faktor krisis Kepemimpinan RJ Lino di Pelindo II sejak 6 tahun lalu.

Hal tersebut disampaikan Presiden IPW, Syaiful Hasan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (16/7).
“Lino lebih suka mengekspos kelemahan instansi lain dibanding secara serius menyelesaikan permasalahan. Orientasinya kasak-kusuk cari panggung untuk mengatrol popularitas,” katanya.
Dikatakan Syaiful kalau sejak diangkatnya Lino menjadi Dirut Pelindo II pada 11 Mei 2009, Lino mendapat kepercayaan besar dari pemerintahan SBY termasuk dalam hal memilih sendiri jajaran direksi. Bahkan kepercayaan yang sama juga diberikan oleh Presiden Jokowi dan kabinet perekonomiannya.
“Tapi hasilnya nol besar. Dengan kepercayaan sebesar itu, mestinya mudah melakukan kordinasi antar instansi dan melakukan perubahan,” ungkapnya
Dwelling time sambung Syaiful pada dasarnya masalah kordinasi. Seperti conveyor belt, tidak bisa satu pihak hanya mengklaim pekerjaannya sendiri beres dan tidak mendukung bagian lainnya. Hal ini yang membuat dwelling time di Priok lebih tinggi dibanding Surabaya, Medan atau Makassar.
“Kami sangat prihatin, Lino dengan entengnya cuci tangan masalah dwelling time di Priok dan sibuk menyalahkan semua instansi. Para menteri yang dia tuding baru bekerja 8 bulan, kemana dia selama 6 tahun dengan dukungan pemerintah yang hampir mendekati cek kosong?” kata Syaiful.
IPW menghimbau Presiden Jokowi untuk segera mencopot Lino dari jabatannya jika ingin konsep tol laut jalan.
“Disamping masalah kinerja, Lino juga punya masalah dengan integritas dan good corporate governance. Bukan tanpa dasar KPK menstabilo merah dia sehingga batal jadi Menko Maritim. Kami punya seabreg data-data dugaan korupsi dia. Satu persatu nanti akan kami ungkap,” tukasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Andy Abdul Hamid