Jakarta, Aktual.co — Indonesia Police Watch (IPW) menghimbau Kapolda Bali untuk tidak memberikan rekomendasi apapun ke Mabes Polri, sehingga Kapolri Jenderal Sutarman bisa melarang dan tidak memberi izin bagi pelaksanaan Munas Golkar pada 30 November hingga 3 Desember 2014 mendatang.
Sebab Munas Golkar itu berpotensi kacau yang bisa membuat kerusuhan di Bali.
“IPW memberi apresiasi pada Menko Polhukam yang sejak awal sudah meminta Polri agar tidak mengeluarkan izin pelaksanaan Munas Golkar,” kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (26/11).
Permintaan Menko Polhukam itu, sambung Neta, tentu atas dasar analisa situasi dan kondisi Partai Golkar yang kian panas. Untuk itu, ia menyarankan, Kapolri patut mencermati kondisi ini, sehingga tidak sekadar soal perizinan tapi juga melarang pelaksanaan Munas Golkar.
“IPW juga berharap Kapolda Bali segera menjelaskan ke Mabes Polri bahwa kondisi Pulau Dewata saat ini sangat kondusif. Sehingga, jika Munas Golkar dipaksakan akan terjadi kekacauan yang bisa berbuntut kerusuhan, yang tentu akan mengganggu stabilitas kamtibmas di pulau itu,” sarannya.
“IPW menilai Munas Golkar di Bali sangat berpotensi menjadi bentrokan besar antar massa pro dan kontra munas. Sebab sebelumnya sudah terjadi bentrokan dalam rapat pleno di DPP Golkar di Jakarta. Untuk menghindari kerusuhan yang lebih besar saat munas diselenggarakan di Bali, Kapolda Bali dan Kapolri harus melarang pelaksanaan munas itu,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Reporter: Novrizal Sikumbang
