Selat Hormuz kini bukan sekadar jalur pelayaran energi global. Di tengah konflik Iran melawan Amerika Serikat dan Israel, jalur sempit itu berubah menjadi gerbang seleksi, siapa yang boleh lewat, dan siapa yang harus menunggu?
Iran tidak menutup total akses. Namun Teheran menerapkan blokade selektif, hanya negara tertentu yang diizinkan melintas. Kebijakan ini membuat peta geopolitik energi berubah drastis, sekaligus memunculkan pertanyaan di posisi Indonesia.
Sejumlah negara telah lebih dulu mendapat ‘lampu hijau’. Malaysia dan Thailand termasuk yang beruntung. Tujuh kapal tanker milik perusahaan Malaysia seperti Petronas dan Sapura Energy kini bersiap melintas, meski masih menunggu antrean di tengah kepadatan jalur.
“Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan saya telah menghubungi rekan-rekan kami, dan mereka mengkonfirmasi bahwa tidak ada masalah bagi kapal-kapal kami untuk melanjutkan perjalanan. Namun, kapal tanker harus menunggu giliran mereka,” kata Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan, dikutip dari Bernama, Sabtu (28/3/2026)
Ia mengingatkan situasi di lapangan masih tegang, dengan lalu lintas kapal yang padat dan berisiko tinggi. “Kami ingin memastikan semua kapal dapat melewati dengan aman, karena situasi di Selat Hormuz sangat tegang, dengan lalu lintas kapal yang padat yang mencoba keluar. Komunikasi yang buruk dapat menyebabkan insiden yang tidak diinginkan,” sambungnya.
Thailand juga telah mencapai kesepakatan serupa. Pemerintahnya memastikan kapal tanker minyak mereka dapat kembali melintas dengan aman, mengurangi kekhawatiran gangguan pasokan energi.
“Kesepakatan telah tercapai untuk memungkinkan kapal tanker minyak Thailand melintas dengan aman melalui Selat Hormuz,” kata Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul, dikutip dari CNA, Sabtu (28/3/2026).
“Dengan adanya kesepakatan ini, ada keyakinan yang lebih besar bahwa gangguan seperti yang terjadi pada awal Maret tidak akan terulang,” tambahnya.
Di luar Asia Tenggara, daftar negara yang diizinkan semakin jelas. Pakistan, India, Turki, hingga China masuk dalam jalur yang disetujui Iran. Bahkan Spanyol menjadi satu-satunya negara Eropa yang mendapat sinyal positif. Rusia, Irak, dan Bangladesh juga disebut aman melintas.
Sebaliknya, kapal yang terafiliasi dengan Amerika Serikat, Israel, dan sekutunya tetap ditutup aksesnya. Iran secara terbuka menegaskan jalur Hormuz kini berada di bawah kendali politik sekaligus militer mereka.
Kebijakan ini bukan tanpa dampak. Selat Hormuz selama ini menjadi jalur bagi sekitar seperlima pasokan minyak dunia. Ketika aksesnya disaring, efeknya langsung terasa pada distribusi energi global.
Sementara Indonesia berada dalam posisi yang belum sepenuhnya pasti. Pemerintah memang telah menerima sinyal positif dari Iran terkait dua kapal tanker milik Pertamina. Namun, hingga kini, proses keluar dari jalur tersebut masih belum mudah.
“Dalam perkembangannya, telah terdapat tanggapan positif dari pihak Iran,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Vahd Nabyl A. Mulachela, di Jakarta, Jumat (27/3/2026).
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri bersama Pertamina International Shipping masih membahas pengaturan teknis agar pelayaran kedua kapal, Pertamina Pride dan Gamsunoro, bisa dilakukan dengan aman.
“PIS dan Kemlu saat ini membahas pengaturan teknis untuk memastikan pelayaran aman dua kapal, yakni Pertamina Pride dan Gamsunoro, melalui Selat Hormuz,” ujar Vega Pita dari PIS, dikutip dari Antara, Sabtu (28/3/2026).
Meski ada perkembangan diplomatik, realitas di lapangan tetap kompleks. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia secara terbuka mengakui tantangan tersebut.
“Kita masih komunikasi terus. Memang tidak mudah untuk kita bisa melakukan bagaimana caranya agar kapal kita keluar dari Selat Hormuz, tapi komunikasi terus kita bangun,” ujarnya, usai rapat di Kemenko Perekonomian, Jumat (27/3/2026).
Situasi ini menunjukkan bahwa izin politik saja tidak cukup. Faktor keamanan, antrean kapal, dan dinamika militer di kawasan menjadi penentu utama.
Namun pemerintah berupaya meredam kekhawatiran. Bahlil memastikan gangguan di Hormuz tidak akan mengguncang pasokan energi nasional secara signifikan, mengingat ketergantungan Indonesia pada minyak Timur Tengah hanya sekitar 20 persen.
Di luar itu, pemerintah juga telah menyiapkan sumber alternatif, termasuk dari Amerika Serikat.
Di level kawasan, isu ini mulai dibahas sebagai agenda strategis. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dijadwalkan membahas dampak konflik Hormuz terhadap stabilitas energi ASEAN.
“Para pemimpin akan bertukar pandangan mengenai upaya bersama ASEAN dalam memitigasi dampak ekonomi konflik terhadap stabilitas dan kemakmuran kawasan,” ujar Juru Bicara Kemlu Yvonne Mewengkang.
Artikel ini ditulis oleh:
Andry Haryanto
