Jakarta, Aktual.com – Kepala Staff Kepresidenan Indonesia, Teten Masduki mengatakan isu kenaikan tarif listrik sangat mengganggu program pemerintah untuk nenata subsidi agar lebih tepat sasaran.
Secara makro, penataan ini dirasa sangat membantu kelonggaran anggaran APBN, dan pemerintah akan memanfaatkan dana itu untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur, termasuk sektor kelistrikan.
“Isu kenaikan tarif sangat menganggu. Pasalnya, kita sedang beresin sistem subsidi supaya anggaran bisa digunakan untuk selesaikan hal hal yang penting. Daripada subsidi 19 juta pelanggan yang mampu, mending kita alihkan ke 7 juta yang belum terima listrik. Masak salah?” ujarnya kepada Aktual.com, di Jakarta, ditulis Selasa (20/6).
Sebagaimana yang telah dikatakan bahwa pemerintah melalui rekomendasi data dari PT.PLN dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), telah pencabutan subsidi terhadap 19 juta pelanggan listrik 900 VA.
Mulai Juli mendatang, pelanggan 19 juta yang dianggap mampu tersebut, akan mulai mengikuti skema tarif adjusmen.
Sementara banyak kalangan mengatakan validasi dan akurasi penilaian kemiskinan oleh TNP2K dan PLN itu dirasa sangan subjektif.
Adapun diketahui diantara komponen yang menentukan kaya atau miskin menurut TNP2K yakni; dilihat dari aspek tempat tinggal, pendapatan, uang tabunga, alat elektronik dan jenis kendaraan.
(Dadangsah Dapunta)
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Eka
