Jadi Gejolak, Ketua Komisi VIII Minta Pemerintah Perbaiki Data Penerima Bansos

Jakarta, Aktual.com – Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto mengatakan berbagai macam bantuan sosial dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah menimbulkan gejolak di masyarakat karena terdapat perbedaan data kemiskinan yang menjadi acuan.

“Karena yang sudah mendapatkan bantuan dari menteri, tidak bisa mendapatkan bantuan lagi dari gubernur atau bupati. Masalahnya data yang digunakan berbeda, jadi ada masyarakat yang kecewa,” kata Yandri dalam rapat kerja bersama sejumlah menteri yang diikuti secara daring melalui siaran TVR Parlemen di Jakarta, Rabu (1/7).

Karena itu, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan perlu ada kebijakan validasi dan verifikasi data kemiskinan yang menjadi rujukan penanganan kemiskinan di Indonesia.

Kemudian, perlu ada penyelarasan antara kementerian/lembaga dalam menyempurnakan data terpadu kesejahteraan sosial. Menurut Yandri, harus ada satu indikator dalam menyempurnakan data tersebut.

“Kemudian, bagaimana kementerian/lembaga melakukan evaluasi indeks bantuan yang terintegrasi. Kalau evaluasi tidak tertata baik, mental masyarakat hanya akan bisa menerima bantuan saja. Ini bisa menjadi penyakit sosial yang berbahaya,” tuturnya.

Yandri mengatakan Komisi VIII DPR telah menyetujui anggaran Kementerian Sosial untuk melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan. Namun, ada anggaran di kementerian/lembaga lain yang juga untuk melakukan verifikasi dan validasi data kesejahteraan sosial.

Karena itu, Yandri meminta kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) agar anggaran verifikasi dan validasi itu bisa disinergikan.

“Jangan masing-masing punya anggaran, tetapi hasilnya tidak sinkron. Kemiskinan adalah musuh bersama yang akan kita atasi dengan tertib data sesuai dengan kemampuan kita,” katanya.

Komisi VIII DPR mengadakan rapat kerja bersama Menteri Sosial; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Kementerian Dalam Negeri; Menteri Keuangan; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional; dan Menteri Keuangan dengan agenda verifikasi dan validasi data kemiskinan.