Jangan Terkecoh Gaduh Blok Masela, Awasi Revisi UU Minerba dan Migas

Jakarta, Aktual.com — Kisruh terkait skema pengelolaan blok Masela terus menarik perhatian publik dan masyarakat. Pasalnya, selain kisruh tersebut dipicu oleh perdebatan tentang skema pengelolaan Blok Masela yang menguntungkan bagi negara dan pemerintah Indonesia, juga ada dua kementerian yang ‘perang’ dan silang pendapat terkait Blok Masela. Kementerian tersebut adalah Kemenko Kemaritiman dan Kementerian ESDM.

Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman mengungkapkan, sebenarnya persoalan Blok Masela bisa diselesaikan dengan mudah demi kepentingan nasional untuk mensejahterakan rakyat.

Menurut Yusri, sebaiknya pemerintah bisa memerintahkan ke SKK Migas dengan menyetujui saja POD yang sudah ada dengan petunjuk untuk melakukan studi FEED (Front End Enginering Design) untuk skema LNG dengan konsep di laut ataupun di darat, yang pada akhirnya sebagai keputusan final dalam bentuk FID (Final Invesment Decision) akan ditentukan dari hasil FEED, dengan mempertimbangkan harga gas pada saat tahun 2018 dan faktor ekonomi yang bermanfaat untuk negara.

“Dan tentunya untuk penduduk di sekitar tapak proyek sesuai perintah konstitusi,” kata Yusri, Sabtu (5/3).

Dari semua kekisruhan soal blok Masela ini menurut hemat Yusri, lebih berbahaya bagi negara apabila ada pejabat negara yang selalu berbicara untuk kepentingan rakyat tetapi kebijakannya bekerja untuk kepentingan asing dan cukong-cukong dibelakangnya.

” Daripada para pejabat diduga busuk yang selalu pura- pura kerja. Jadi, berhentilah bersandiwara. Jangan menebar fitnah untuk menyembunyikan niat dan perbuatan jahat karena rakyat sangat cerdas membaca perilaku dan tingkah elit dan pemimpin Indonesia. Anak negeri ini akan mencatat sebagai sejarah yang buruk,” ucapnya.

Malah sebaiknya mestinya publik fokus mengawal revisi UU Minerba dan Undang Undang Migas.

“Ini yang jangan sampai dilupakan publik, bahwa sedang bergulir di DPR RI komisi 7 persoalan revisi ini. Kita harus kawal agar diperoleh hasil sesuai cita-cita proklamasi,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh: