Seorang pekerja melakukan pengecekan fasilitas pengolahan di 'rooftop' Residual Fluid Catalytic Cracker (RFCC) di area kompleks Kilang RU IV Lomanis, Cilacap, Jateng, Senin (14/9). Pertamina menyiapakan dua fase dalam program Refinery Development Master Plan (RDMP), yaitu pembangunan dan optimalisasi kilang hingga tahun 2023. ANTARA FOTO/Idhad Zakaria/kye/15.

Jakarta, Aktual.com – Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman merasa dikagetkan dengan Gerakan demo oleh Serikat Pekerja karyawan Pertamina Unit RU IV Cilacap.

Kejadian ini seakan menjadi pembenaran terkait perubahan struktur organisasi secara tidak lazim di Pertamina. Diduga di internal perusahaan milik negara tersebut mengalami pertikaian.

“Saya dikagetkan oleh gerakan demo Serikat Pekerja Karyawan Pertamina Unit RU IV Cilacap pada tgl 23 Desember 2016 untuk menolak kebijakan Direksi Pertamina menyangkut Refinery Develoment Nasterpalan Proyect (RDMP),” ujarnya di Jakarta, Minggu (25/12).

Dia melanjutkan, demo serikat pekerja setelah sehari tanda tangan antara Direksi Pertamina dgn CEO Saudi Aramco, menuntut Pertamina harus sendiri 100 persen tanpa berpatner dengan Saudi Aramco, tentu menjadi pertanyaan besar bagi Yusri.

Yusri menilai demo tersebut mempunyai motif lain dan bernilai politis, pasalnya tuntutan yang disampaikan terasa janggal dan hanya sebagai dasar untuk ‘membusukkan’ diantara direksi.

“Apakah benar tuntutan ini soal ketakutan terancam aset Pertamina tergadaikan dan menghancurkan kedaulatan energi kita. Padahal pola joint venture dalam proyek Pertamina ini bukanlah hal yang pertama, sudah banyak proyek Pertamina dalam bentuk joint venture,” jelasnya.

Dia mencontohkan diantara proyek hulu terdapat prosentase porsi saham di blok migas di luar negeri (Irak, Aldjazair, Libya, Vietnam dan Malaysia) dan dalam negeri (Offshore North West Java/ONWJ) tidak 100 persen Pertamina.

Pertamina juga telah melepas sahamnya secara tidak perlu sebesar 30 persen kepada Total Inpex di blok Mahakam. Sedangkan proyek hilir joint venture terdapat Pertamina dengan PTT Global Chemical (PTTGC) dan sudah ditandatangani “Manufactoring Joint Venture of Agreement” pada 10 Desember 2013.

Menurut Yusri, kejadian ini berawal dari kebijakan Meteri Rini Soemarno yang berupaya menyingkirkan posisi Dwi Sucipto sebagai Dirut Pertamina yang kabarnya telah mengancam posisi Rini sebagai Menteri BUMN pada resuffle jilid 3 pada bulan juli 2016.

“Dugaan langkah itu semakin nyata ketika Rini Soemarno melakukan kebijakan “hatrick” terhadap manajemen Pertamina,” katanya.

Pertama, Rini merombak struktur dengan menambahkan jabatan Wakil Dirut dan Direktur Megaproyek. Kemudian mengangkat Ahmad Bambang sebagai Wakil Dirut Pertamina yang membawahi Direktorat Pemasaran, Direktorat Pengolahan dan Direktorat Energi Baru Terbarukan , dan bahkan akan menarik Fungsi ISC dibawahnya.

Tidak hanya itu, Rini juga mengangkat Toharso (latarbelakang pemasaran sepanjang karirnya) menjadi Direktur Pengolahan, kejadian ini bertepatan pada hari demo damai 212. Sehingga kejadian ini dipilih momentum pada saat perhatian publik terkalahkan.

“Dengan ke tiga langkah itu, maka sempurnalah pencipta mata hari kembar di Pertamina oleh Rini. Tentu posisi Direktur utama semakin lemah dan akan menjadi kambing hitam dari setiap proyek,” tandas Yusri.

Untuk diketahui, Direksi Pertamina sudah menanda tangani joint venture Refinery Develoment Nasterpalan Proyect (RDMP) Cilacap untuk meningkatkan kapasitas kilang saat ini sebesar 348.000 barel perhari (Bph) menjadi 400.00 Bph dengan peningkatan Nelson Complexity Index (NCI) mencapai 9, 4 dari angka 4 selama ini. Proyek ini juga akan menghasilkan BBM standar Euro 5 dengan total nilai investasi sekitar USD 5 miliar.

(Laporan: Dadangsah Dapunta)

(Dadangsah Dapunta)

(Eka)