Jakarta, Aktual.co —Pemerintah Pusat melalui melalui Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah seharusnya mengevaluasi dulu pelaksanaan Kartu Jakarta Pintar di DKI Jakarta, sebelum meluncurkan Kartu Indonesia Pintar (KIP). 
Anggota DPRD DKI Rany Mauliani mengatakan evaluasi perlu dilakukan karena penerapan KIP dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan menggunakan konsep yang sama dengan KJP yang dibuatnya saat masih jadi Gubernur DKI.
Sedangkan di mekanisme penerapan KJP sendiri masih banyak ditemui kekurangan dan perlu dilakukan perbaikan terus menerus. 
“Sebenernya konsepnya (KIP) karena beliau (Jokowi) bermodal dari kartu (KJP) itu. Yang kemudian kartu itu diimplementasi secara nasional. Harusnya dievaluasi dulu kekurangannya, baru dibuat Kartu Indonesia Pintar. Jangan sampai cuma gara-gara kartu itu nantinya malah anak sekolah yang bermasalah, kan kasian,” ujar politisi Gerindra itu, di DPRD DKI Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (3/11). 
Karena di pelaksanaan KJP sendiri sampai saat ini, dari pengamatan Rany masih belum bisa dilaksanakan secara merata di DKI Jakarta. 
Dicontohkannya, ada seorang anak buruh cuci yang belum tentu mendapatkan KJP. Tapi anak yang lahir dari keluarga mampu malah ada yang mendapat KJP. 
Meski belum bisa memastikan apakah bakal ada tumpang tindih antara pelaksanaa KJP dengan KIP di Jakarta, ditegaskan Rany, yang terpenting adalah bagaimana program itu bisa merata pembagiannya dan tepat sasaran. “Sehingga nantinya KIP juga bisa dilaksanakan secara merata.” 

()