Jokowi Siapkan Dana Untuk Bansos, BBM dan Pupuk Senilai Rp 1.060 T

Jakarta, Aktual.com – Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 1.060 triliun untuk belanja langsung yang ditujukan kepada masyarakat. Dana tersebut mencakup berbagai sektor seperti perlindungan sosial, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), dan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa anggaran sebesar Rp 1.060 triliun yang diperuntukkan langsung kepada masyarakat mencakup lebih dari 57% dari total belanja pemerintah pusat yang langsung dinikmati oleh masyarakat. Belanja ini mencakup berbagai program, seperti bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 27,9 triliun untuk 9,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan pemberian kartu sembako kepada 18,7 juta kelompok penerima manfaat dengan total anggaran Rp 44,3 triliun.

“Kita masih tambah lagi bansos pangan tahap 1 yaitu saat bulan Lebaran lalu, Maret hingga Mei, itu Rp 8,2 triliun. Kita bayar PBI yaitu BPJS Kesehatan untuk 96,7 juta rakyat Indonesia yang memiliki kartu BPJS tapi tidak bayar iuran karena dibayar sepenuhnya pemerintah sebesar Rp 42,4 triliun,” tuturnya, Jumat (15/11).

Selanjutnya, alokasi belanja langsung untuk masyarakat mencakup bantuan ternak sebesar Rp 235,3 miliar dan alat mesin pertanian (Alsintan) senilai Rp 681,2 miliar. Terdapat pula anggaran untuk bantuan benih dan pupuk organik sejumlah Rp 1,5 triliun.

Selain itu, terdapat belanja subsidi dan kompensasi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 99,6 triliun, serta bantuan berupa beras, ayam, dan telur yang disalurkan dari September hingga Desember dengan total anggaran Rp 11,2 triliun.

Dengan kata lain, berbagai bentuk bantuan seperti perlindungan sosial, bantuan tunai, paket sembako, daging ayam, serta bantuan dalam bentuk ternak dan alsintan, serta dukungan untuk memfasilitasi akses ke layanan kesehatan, diikuti oleh bantuan di sektor pendidikan, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Kuliah, biaya operasional sekolah untuk Madrasah dan sekolah berbasis agama, Kartu Prakerja, dan biaya operasional perguruan tinggi.

Menurut informasi yang disampaikan oleh Sri Mulyani, alokasi anggaran untuk program Indonesia Pintar mencapai Rp 11,1 triliun, sedangkan untuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) mencapai Rp 12,7 triliun.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dikelola oleh Kementerian Agama (Kemenag) memiliki alokasi anggaran sebesar Rp 10,6 triliun, sementara Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) diperuntukkan Rp 5,1 triliun untuk mendukung 197 perguruan tinggi negeri (PTN). Selain itu, program Kartu Prakerja juga mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 4,3 triliun.

Sri Mulyani menambahkan bahwa anggaran belanja langsung untuk masyarakat juga termasuk dalam pembangunan infrastruktur dasar yang sudah selesai, seperti Jalan Tol Ciawi-Sukabumi sebesar Rp 3,2 triliun, Tol Tebing Tinggi – Indrapura Sumatera Utara sebesar Rp 3,06 triliun, dan Tol Cibitung – Cilincing sebesar Rp 9,58 triliun. Selain itu, juga termasuk dalam anggaran tersebut pembangunan Bendungan Cipanas sebesar Rp 2,02 triliun dan Bendungan Cipaku sebesar Rp 656 miliar.

Artikel ini ditulis oleh:

Yunita Wisikaningsih