Jakarta, Aktual.com РPresiden Joko Widodo menugaskan Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk menangani masalah stunting  di Nusa Tenggara Timur dan empat provinsi lainnya.

“Saya ditugaskan menangani penurunan stunting di lima provinsi. Saya akan bekerja sama dengan BKKBN sebagai ketua pelaksana program penurunan stunting. Kami akan memulai program ini dari provinsi NTT,” kata Mensos Risma di Jakarta, Senin (31/5).

Selain NTT, kata Mensos daerah yang dipilih Kemensos untuk penanganan stunting juga di Sulawesi dan Kalimantan.

Upaya yang dilakukan Kemensos salah satunya dengan memberikan bantuan pangan berupa beras khusus yang sudah difortifikasi atau diberikan penambahan mikronutrien dengan harapan dapat memenuhi gizi warga.

Beras tersebut utamanya akan diberikan kepada remaja putri yang biasanya mengalami anemia karena kekurangan protein dan gizi.

Diharapkan dengan pemenuhan gizi dimulai dari remaja putri nantinya setelah dewasa mereka akan melahirkan generasi yang sehat dan bebas stunting.

Presiden Joko Widodo menekankan kepada para menteri terkait untuk menurunkan angka stunting menjadi 14 persen pada 2024 dengan prioritas di 10 provinsi.

Presiden telah menunjuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai penanggung jawab dan ketua pelaksana dalam penanganan stunting tersebut. Dalam pelaksaannya BKKBN akan berkoordinasi dengan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

Dalam arahannya, Presiden juga meminta agar sosialisasi pencegahan stunting disambungkan dengan program perlindungan sosial pemerintah, terutama Program Keluarga Harapan (PKH) dan pembagian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako dan pembangunan infrastruktur dasar yang menjangkau keluarga-keluarga yang tidak mampu.

Ke-10 daerah dengan prevalensi stunting yang tertinggi yakni NTT, Sulawesi Barat, NTB, Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.(Antara)

(Warto'i)