Jakarta, Aktual.co — Aktivis buruh dan mantan Kepala BNP2TKI, Jumhur Hidayat mengatakan defisit anggaran APBN yang menjadi alasan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi sebenarnya sangat mudah dimentahkan. Jokowi semestinya mengupayakan dulu sumber-sumber pemasukan negara dengan menutup celah kebocoran anggaran
“Katakanlah pemerintah butuh tambahan anggaran Rp200 triliun, semestinya ini bisa dipenuhi dengan menjabarkan dan mengupayakan penerimaan dari sumber lain, termasuk menutup celah kebocoran anggaran yang tidak jelas,” ujar Jumhur dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (9/12).
Anggaran bocor yang bisa ditutupi, lanjut Jumhur, diantaranya dengan melakukan reschedule pembayaran bunga obligasi rekap BLBI yang bisa mencapai Rp8 triliun per tahun. Bunga obligasi rekap selama ini ditalangi pemerintah.
“Kemudian royalti tambang harus dibayar dan jangan ditolelir kalau ada penunggakan,” tegasnya.
Demikian juga dengan kebocoran dan akal-akalan sektor migas. Biaya Costrecovery migas selama ini banyak permainan. “Kalau lifting turun tapi biaya recoveri makin mahal. Ini tidak bisa didiamkan, karena dari sini saja bisa ketemu berapa anggaran negara yang bisa diamankan,” jelasnya.
Langkah lain yang belum diupayakan adalah melakukan reschedule pembayaran utang luar negeri. “Saya rasa langkah-langkah jelas dan terbuka macam ini lebih bisa diterima. Sekarang pemerintah harus turunkan harga BBM, sebab kalau tidak ini berpotensi melanggar UUD,” tukas Jumhur.
Terakhir, Jumhur meminta pemeritah menjelaskan dan memberi klarifikasi tentang meninggalkanya seorang masyarakat yang menolak kenaikan harga BBM. Sebab yang meninggal itu dipastikan memiliki keyakinan perjuangan demi kesejahteraan rakyat.
Laporan: M Sahlan

()