Jakarta, Aktual.com – Krisis politik di Myanmar yang tidak kunjung reda, akan dibahas secara khusus dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Para Pemimpin ASEAN, di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Sabtu (24/4).
Pada pertemuan yang turut diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo itu, mengundang kontroversi sejak pemimpin sementara Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing, menyatakan akan hadir di Jakarta akhir pekan ini.
Banyak pihak yang menyoroti rencana kehadiran pemimpin junta militer Myanmar dan mendesak Indonesia untuk bersikap tegas.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah menyatakan, sebagai Ketua ASEAN 2021, Brunei Darussalam merupakan pihak yang mengundang para pemimpin negara untuk menghadiri KTT di Jakarta.
“Jadi, dari sisi Indonesia kita belum bisa mengonfirmasi kehadiran pimpinan satu negara manapun. Sebelum ada klarifikasi atau konfirmasi dari pihak Brunei dan juga ASEAN sekretariat sebagai tempat bagi penyelenggaraan kegiatan tersebut,” ungkap Faizasyah, Rabu (21/4).
Faizasyah menerangkan, kehadiran Min Aung Hlaing dalam KTT dipastikan adalah untuk memenuhi undangan dari Ketua ASEAN 2021.
“Jadi, harus dibedakan bahwa kehadiran kalau nanti kepala Tatmadaw (angkatan bersenjata Myanmar, red) hadir, kapasitasnya adalah memenuhi undangan ketua ASEAN dengan venue atau tempat penyelenggaraan kegiatan di sekretariat ASEAN,” tegasnya.
Dikatakan, perlu dibedakan kehadiran Indonesia sebagai peserta KTT maupun sebagai lokasi Sekretariat ASEAN.
“Memang Sekretariat ASEAN sendiri berada di Jakarta karena memang berkedudukan di Indonesia. Namun, harus dibedakan antara Indonesia sebagai peserta dari KTT itu dan venue atau penyelenggaraan itu yang menjadi lokasi Sekretariat ASEAN,” jelas Faizasyah.
Untuk diketahui, rencana kehadiran pemimpin junta militer Myanmar yang saat ini mengambil alih pemerintahan Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, menimbulkan banyak perdebatan.
Terutama, terkait sikap Indonesia sebagai tuan rumah Sekretariat ASEAN.
“Kita harus bersikap tegas karena mengingat pemerintah junta militer Myanmar itu kan, mereka telah menginjak-injak hak asasi warganya sendiri dengan melakukan pembunuhan secara massal,” ujar Dave Laksono, anggota Komisi I DPR RI.
Menurut Dave Indonesia harus bisa mendesak junta militer bertanggungjawab atas berbagai hal yang terjadi di negara itu, pasca kudeta terhadap pemimpin partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi 1 Februari lalu.
“Mereka itu menghancurkan nilai-nilai demokrasi dengan langsung menganggap hasil pemillu itu tidak sah dan mengambil alih pemerintahan dan memenjarakan pemimpin sah terpilih. Jadi, pemerintah Indonesia kita sebagai negara demokrasi terbesar di ASEAN kita harus menekan bahwa pemerintah Myanmar harus bertanggungjawab,” imbuhnya.
Lebih jauh Dave menilai, jika Indonesia tetap menerima kehadiran Jenderal Min, itu artinya Indonesia mendukung pemerintahan yang tidak sah saat ini di Myanmar.
“Karena, dengan menerima kehadiran mereka (Min Aung Hlaing dan jajaran-red) itu kan sama saja menganggap bahwa ini adalah (pemerintahan-red) yang sah. Supaya kita semua tahu dan paham bahwa mereka itu bukan pemerintahan yang sah yang dipilih oleh rakyat,” tegas Dave.
Dave mengharapkan melalui KTT akhir pekan di Jakarta, ASEAN tetap berpihak kepada rakyat Myanmar.
Sementara, pemimpin junta militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing dipastikan hadir pada KTT ASEAN akhir pekan mendatang di Jakarta.
“Jenderal Min (Aung Hlaing) akan hadir,” ucap Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Hishammuddin Hussein, dilansir Nikkei Asia, Rabu (21/04/2021).(RRI)
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Warto'i
