Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintahan tidak membodohi rakyat terkait dana yang digunakan untuk kartu sakti Jokowi.
Hal itu dia ungkapkan Fadli terkait penggunaan dana coorporate social responcibility (CSR) dari Bank Mandiri, untuk kartu-kartu itu. Dimana, kata dia, itu sudah ada aturannya.
“CSR sudah diatur, jangan mengakali lah,” kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/11).
Menurutnya, penggunaan CSR BUMN itu harus dilihat dulu landasan hukumnya. Apakah ada aturan yang dilanggar atau tidak.
“Dijelaskan kepada rakyat, supaya tidak overlap,” kata dia.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu pun menegaskan bahwa DPR akan mengkaji sejauh mana penggunaan CSR untuk kartu sakti Jokowi ini.
“Kalau ada pelanggaran akan kita ingatkan,” kata dia.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengakui biaya penerbitan kartu sakti Presiden Jokowi seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) berasal dari dana CSR BUMN.
Artikel ini ditulis oleh:
