Jakarta, Aktual.com-Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry, Minggu (30/10), mengaku belum dikontak oleh Badan Investigasi FBI terkait kebijakan baru yang diambil untuk menyelidiki penggunaan layanan surat elektronik pribadi Hillary Clinton saat memimpin Kementerian Luar Negeri.
FBI pada Jumat (28/10) waktu setempat menyatakan bahwa pihaknya menyelidiki beberapa email yang sangat mengganggu perilaku calon Presiden AS dari Partai Demokrat tersebut selama 10 hari sebelum Pemilu Presiden AS digelar.
“Saya belum diberi tahun apa pun. Belum. Saya belum dimintai apa pun. Belum. Saya tidak tahu apa yang diminta dari departemen dan saya tidak bisa memberikan komentar lebih lanjut,” kata Kerry dalam konferensi pers di Irlandia itu.
“Sebagai warga negara AS dan mantan calon dari partai itu, ada banyak saya ingin katakan tentang apa yang terjadi, tapi saya tidak bisa dan saya hanya akan tetap keluar dari persoalan ini,” ujarnya menambahkan.
Hillary, Sabtu (29/10) waktu setempat menantang Direktur FBI James Comey untuk memberikan penjelasan secara lebih lengkap atas kebijakan pemeriksaan yang diambil terkait dengan penggunaan layanan email pribadi istri mantan Presiden Bill Clinton itu.
Pada bulan Juli lalu, Comey memutuskan untuk tidak berupaya mengajukan tuntutan terhadap Hillary. Namun pada Jumat (28/10), dia menyatakan bahwa lembaganya akan berupaya memastikan apakah ada email tambahan berisi informasi rahasia.
Calon Presiden AS dari Partai Republik Donald Trump, yang terguncang selama beberapa pekan oleh peredaran rekaman audio pada 2005 saat dia membual tentang meraba-rama perempuan, melihat langkah FBI sebagai bukti bahwa Hillary tidak layak memimpin negara adidaya itu.
Kerry di Irlandia dalam rangka menerima penghargaan Tipperary Internasional Peace bersama para penerima lainnya, seperti mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon, dan mantan Presiden AS Bill Clinton.
Oleh sebab itu pula, Kerry melakukan perjalanan ke London, Senin (31/10) untuk membicarakan persoalan Libya yang akan berupaya untuk memecahkan kebuntuan politik atas pemerintah persatuan negara itu yang didukung oleh PBB.
Artikel ini ditulis oleh:
Reporter: Antara
